Survei: Tokoh Islam Tak Mampu Saingi Jokowi

Reporter

Editor

Zed abidien

Minggu, 24 November 2013 15:41 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta--Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional (LSN), Umar S Bakry, mengatakan tokoh Islam tak akan mampu menandingi popularitas Joko Widodo. Para tokoh Islam ini hanya akan mampu menjadi calon wakil presiden pada pemilu calon presiden tahun 2014 nanti.

"Seperti mau menggantang asap kalau partai Islam mau mengusulkan capresnya sendiri. Yang paling realistis itu cawapres," ujar Umar saat memberikan keterangan pers di Hotel Atlet Century, Ahad, 24 November 2013.

Pendapat Umar bukan tak berdasar, tapi ia membaca peluang itu setelah lembaganya melakukan survei nasional pada 20-Oktober 2013 lalu di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Total 1.240 responden yang merupakan calon pemilih diwawancarai tatap muka dengan metode teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling).

Survei tersebut, yang dilengkapi dengan analisis media terhadap lima surat kabar nasional dan lima media online nasional, menanyakan secara terbuka siapa tokoh Islam yang berpotensi mempersatukan partai-partai Islam menghadapi Pilpres 2014 nanti. Mahfud Md., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dianggap mampu mengemban tugas tersebut dengan nilai 16,4 persen. Disusul Rhoma Irama dengan 9,6 persen dan Suryadharma dengan 9,1 persen.

Akan tetapi, dalam penelitiannya, ia menyimpulkan Mahfud Md., meski disebut berpotensi sebagai pemersatu partai Islam, tak akan sanggup menyaingi Jokowi. "Butuh pasangan lebih dahsyat," katanya.

Dari kalkulasi politik yang dilakukan lembaganya, Mahfud dan tokoh Islam lain ini harus merapat ke partai nasional. Namun, sebelum berkoalisi, Mahfud harus menyatukan partai Islam terlebih dahulu dalam satu koalisi.

Umar menyarankan itu karena dia berpendapat jika koalisi partai Islam merapat ke partai nasional, maka posisi tawarnya semakin kuat. Apalagi Mahfud bisa menawarkan dirinya untuk menempati posisi calon wakil presiden.

"Sepanjang Jokowi dan Prabowo masih moncer, sulit ditandingi. Paling tidak Mahfud Md. bisa sebagai cawapres," katanya.

Jika koalisi partai Islam tak segera merapat ke partai nasional untuk posisi cawapres, kata Umar, kesempatan untuk berbagi kekuasaan akan hilang. "Kalau enggak berkoalisi, partai pun enggak dapat," katanya.

Yang masih menjadi pertanyaan, kata Umar, apakah partai nasional mau menerima koalisi partai Islam dan Mahfud Md. "Itu kalau partai nasionalnya mau. Kalau PDIP mau. Kan mereka mikir juga, PDIP lebih baik dengan Gerindra atau Hanura. Kemarin saja sudah pendekatan ke Nasdem, kan," katanya.

Di lain pihak, peluang tokoh Islam lain seperti Rhoma Irama dan Suryadharma Ali juga sama dengan Mahfud. Mereka tak akan bisa bersaing dengan Jokowi sebagai capres. Peluang para tokoh Islam ini mentok di posisi cawapres.

Sementara itu, penelitian ini juga menyoroti nasib partai-partai Islam dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada 2014 nanti. Hasil survei menunjukkan bahwa 45,6 persen publik mengaku setuju terhadap wacana koalisi partai-partai Islam. Setidaknya ada dua alasan utama yang disampaikan responden mengapa partai-partai Islam perlu berkoalisi, yakni koalisi partai-partai ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk bagi upaya mempersatukan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya, dengan berkoalisi, partai-partai Islam diharapkan dapat memenangkan Pilpres 2014, atau minimal tidak sekedar menjadi pengekor apalagi penonton.

Survei ini juga menyebut bahwa Mahfud Md. difavoritkan sebagai calon yang diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan nilai 31,4 persen. Mahfud mengalahkan Jusuf Kalla dengan 20,7 persen, Rhoma Irama dengan 12,7 persen, dan Muhaimin Iskandar dengan 9,6 persen.

FEBRIANA FIRDAUS

Baca juga:

Pengawas Century di DPR: Boediono Diistimewakan

ARB Dianggap Sia-sia Beriklan di Televisi

Semut Bisa Tentukan Skala Prioritas

Penderita Lupus Berisiko Lahirkan Anak Autis

Virus Raksasa Penghubung Rantai Sel yang Hilang

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya