TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tak masalah apabila pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dilakukan di Istana Wakil Presiden. KPK berkaca ketika memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Amerika Serikat.
"Menurut hemat saya, tempat itu tidak menjadi persoalan, yang penting substansi pemeriksaan," kata Ketua KPK Abraham Samad sebelum ceramah dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar di Hotel Luwansa, Sabtu, 23 November 2013. Abraham mengaku belum mendengar jadwal pemeriksaan Boediono. "Pagi-pagi saya sudah di sini."
Dia menjelaskan, siapa pun yang keterangannya dibutuhkan akan diperiksa KPK. Abraham bersandar pada prinsip kesamaan di atas hukum. Tak peduli dia wartawan, wakil presiden, menteri, atau rakyat biasa. "Tidak ada keistimewaan," kata dia. (Baca: Teka Teki Boediono dalam Kasus Century)
Dia menerangkan, KPK punya preseden memeriksa seseorang di tempat lain. Misalnya ketika meminta keterangan Sri Mulyani. Saat hendak memeriksa Jusuf Kalla, KPK memberikan pilihan apakah mau diperiksa di rumah atau di kantor KPK. Menurut Abraham, Jusuf Kalla tak mempersoalkan jika tetap diperiksa di KPK. "Karena untuk memperlancar penyidikan," kata dia.
Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu siang ini berencana memeriksa Wakil Presiden Boediono sebagai saksi untuk Budi Muya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century. (Baca: Boediono Akan Beri Keterangan Usai Diperiksa KPK)
Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century, Fahri Hamzah, menilai aneh terhadap lokasi pemeriksaan Wakil Presiden Boediono di Kompleks Istana Presiden. Menurut dia, pemeriksaan sebaiknya dilakukan di gedung KPK.
"KPK harus menunjukkan taringnya, jangan malah datang ke Kompleks Istana Presiden untuk periksa Boediono," kata Fahri saat dihubungi via telepon, Sabtu, 23 November 2013. "Dan juga harus terbuka dengan memberikan keterangan yang berdasar mengapa pemeriksaan Boediono dilakukan di luar gedung KPK."
