Kasus Program TVRI, 17 Orang Diperiksa Kejaksaan  

Reporter

Jumat, 15 November 2013 13:35 WIB

Gedung Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Menara TVRI, Jakarta. Dok. TEMPO/Bismo Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syafrudin mengatakan pihaknya telah memeriksa 17 orang dalam kaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan program siap siar di Televisi Republik Indonesia. “Semua pihak yang dimintai keterangan datang dengan sukarela,” kata Syafrudin kepada Tempo, pekan ini.

Tahun lalu, TVRI membeli 15 paket program siap siar senilai Rp 47,8 miliar. Anggarannya berasal dari APBN 2012. Paket itu dipasok delapan perusahaan, termasuk PT Viandra Production, milik aktor Betawi, Mandra Naih.

Pada Mei 2013, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi penyimpangan proyek itu. Antara lain, pada setiap paket program, panitia lelang hanya dihadapkan pada satu peserta sehingga berujung penunjukan langsung. Pengumuman di website TVRI ihwal seleksi program yang ditawarkan ke sejumlah rumah produksi tidak dilakukan panitia pengadaan, melainkan Tim Penilai Program dan Akuisisi TVRI.

Bukan hanya BPK, Satuan Pengawas Internal TVRI pada April lalu juga menemukan sejumlah program yang dibeli tak diproduksi di dalam negeri dan sifat kepublikannya minim. Padahal, TVRI adalah televisi publik.

Kejaksaan sendiri, menurut Syafrudin, menyelidiki dugaan penyimpangan itu sejak awal Januari. Dari 17 orang yang diperiksa, sembilan adalah pejabat TVRI dan selebihnya dari rekanan. Namun, Syafrudin enggan menyebutkan nama-nama yang sudah diperiksa. “Status kasus ini masih penyelidikan,” katanya.

Mereka yang sudah diperiksa, di antaranya Direktur Utama Farhat Syukri, Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin, Direktur Keuangan Eddy Machmudi Effendi, Pejabat Pembuat Komitmen Paket 1 Triyono, Pejabat Pembuat Komitmet Paket 2 Yulkasmir, Ketua Panitia Pengadaan Riyanto Budi Raharjo, dan Sekretaris Panitia Pengadaan Donny Putra.

Adapun salah satu petinggi rekanan yang diperiksa adalah Mandra Naih. Dalam kasus ini, perusahaan Mandra, PT Viandra, mendapat nilai kontrak Rp 16,5 miliar. Salah satu yang dipasok Viandra ke TVRI adalah sinema FTV kolosal Janggo Betawi sebanyak 26 episode. Padahal, sinema ini sudah diputar di sebuah televisi swasta pada 2004. Mandra membenarkan perusahaannya memasok program ke TVRI. “Itu sudah tahun lalu,” kata dia. Namun, ia tidak mengomentari ihwal penyimpangan program siar itu.

Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin membenarkan telah diperiksa Kejaksaan. Akan tetapi, ia membantah jika dikatakan program siar yang dibeli TVRI itu tak bersifat kepublikan. “Sinema milik Mandra itu jelas mengusung budaya Betawi,” ujarnya.

Direktur Utama TVRI Farhat Syukri juga membantah ada penyimpangan dalam pengadaan program itu. "Sudah, ya, saya tak mau mengomentari apa pun," katanya.

TRI ARTINING PUTRI | NURHASIM | TIKA PRIMANDARI | KHAIRUL ANAM

Berita Terkait:
Haiyan, Topan Terkuat Sepanjang Abad
Peneliti: Akan Ada Topan Lebih Dahsyat dari Haiyan
Spesies Baru Kalajengking dari Lycia Kuno
Ini Ciri Kepribadian Berbagai Fan Musik
Penggemar Heavy Metal Cenderung Rendah Diri?

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

28 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

38 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

6 Maret 2024

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

6 Maret 2024

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya