TEMPO.CO, Kediri - Meski menuai kritik, hari ini rombongan wartawan dan Humas Pemerintah Kota Kediri tetap melanjutkan kegiatan "pelesir" ke Pulau Bali. Tak ada pejabat pemerintah maupun anggota parlemen yang bersedia berkomentar terkait kegiatan yang dibungkus program studi banding tersebut.
Sekretaris Kota Kediri Agus Wahyudi ketika dikonfirmasi hal itu membenarkan adanya program tersebut. Menurut dia, kunjungan wartawan dan humas ke Bali ini merupakan program lama yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013. “Ini program lama dan memang direncanakan,” kata Agus kepada Tempo, Kamis, 14 November 2013.
Sayangnya, Agus tak bersedia menjelaskan alasan pengadaan program itu dan manfaatnya bagi peningkatan kinerja humas. Dia hanya mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi wewenang humas sepenuhnya untuk mengelola anggaran mereka dan menyusun kegiatan kerja.
Sikap bungkam juga dilakukan para wakil rakyat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Woro Reni Permana, kakak kandung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, tutup mulut saat dimintai pendapat soal penggunaan anggaran negara tersebut. “Ibu tidak mau berkomentar,” kata ajudan Reni.
Adapun Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Kediri, Imam Subawi, mengaku tidak mengetahui agenda tersebut. Dia bahkan mengatakan tak lagi aktif terlibat persoalan internal organisasi sehingga tidak mengetahui bahwa pemerintah melakukan kunjungan kerja ke kantor PWI Bali. “Saya malah tidak dengar,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri, Jawadi, mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf humas tentang pelayanan informasi dan membangun kerja sama dengan media. Jawadi menilai lokasi yang tepat untuk studi banding tersebut adalah Bali. Karena itu, mereka akan berkunjung ke kantor humas di salah satu pemerintah daerah di Bali dan kantor PWI setempat.
Rombongan tersebut berangkat meninggalkan Kediri sore tadi dengan menggunakan bus. Rencananya, mereka akan tiba di Bali besok pagi dan langsung menuju kantor humas setempat. Setelah beramah tamah, rombongan akan menuju penginapan dan kembali berkunjung ke kantor PWI esok hari. “Kami tiba di Kediri hari Minggu,” kata Jawadi.
Kegiatan tersebut ditentang oleh Aliansi Jurnalis Independen Kediri. Selain tak memiliki relevansi dengan kinerja Humas Pemkot Kediri, kegiatan mengajak puluhan wartawan ke Bali adalah bentuk pemborosan uang rakyat yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
HARI TRI WASONO
Berita terkait
Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina
1 hari lalu
Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.
Baca Selengkapnya7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat
4 hari lalu
Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference
4 hari lalu
AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.
Baca Selengkapnya3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS
33 hari lalu
Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?
Baca SelengkapnyaAJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan
38 hari lalu
Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.
Baca SelengkapnyaIndeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan
38 hari lalu
Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya
5 Maret 2024
Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights
5 Maret 2024
Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan
23 Februari 2024
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers
23 Februari 2024
Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.
Baca Selengkapnya