Soal Suap Gedung DPR, Marzuki: Tanya KPK  

Reporter

Kamis, 14 November 2013 09:09 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (22/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie tetap enggan memberikan nama siapa saja fraksi yang kecipratan dana proyek pembangunan gedung parlemen, yang kemudian dibatalkan atas desakan masyarakat itu. Dia beralasan nama-nama ini sudah dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya bilang tanya di KPK saja. Mereka sudah ada catatan," kata Marzuki kepada Tempo, Rabu, 16 November 2013. Namun, dia mengatakan, tak pernah menyampaikan nama-nama fraksi kepada KPK. "Biarlah KPK menyidiknya," kata dia. (PKB Minta Marzuki Blakblakan, PPP Enggan)

Sebelumnya, Marzuki menuturkan proyek pembangunan gedung setinggi 36 lantai itu bernilai Rp 1,8 triliun. Dia lalu meminta Sekretaris Jenderal DPR mengevaluasi proyek sehingga nilainya turun menjadi Rp 1,16 triliun. Sebelum proyek dimulai, Marzuki sempat memanggil perusahaan peserta tender pembangunan gedung. (Soal suap pembangunan gedung DPR, klik di sini)

Selain itu, Marzuki mencium adanya kejanggalan dari gelagat beberapa fraksi di DPR. Dia menyebutkan, sejumlah fraksi mendatangi dan terus mendorong supaya proyek itu segera diteken. Bahkan, kata dia, ada satu fraksi yang protes karena fee-nya kekecilan.




(Baca: Marzuki Alie Tuding BUMN Tebar Duit)

WAYAN AGUS PURNOMO
Berita lain:
Ini Alasan Jokowi Dukung Gerakan Busway Kick
Busway Kick Tak Perlu Disponsori Pemerintah(
5 Cara Digital Beri Bantuan untuk Korban Haiyan
Mahasiswa Kairo Dilarang Kritik Atut
Lumat Selandia Baru, Meksiko Kian Dekat ke Brasil
Bekasi Minta Bus Reguler Masuk Jalur Busway










Advertising
Advertising

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya