TEMPO Interaktif, Jakarta:Human Rights Working Groups (HRWG) sebuah koalisi NGO yang bergerak di bidang advokasi HAM di Indonesia, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi (Inpres) agar instansi di bawahnya membantu pengusutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Inpres tersebut diperlukan sebab selama ini kepolisian dan Komnas HAM kesulitan memeriksa sejumlah instansi yang dinilai terlibat dalam berbagai pelanggaran. "Banyak kasus penolakan dari sejumlah instansi jika mereka dimintai bantuan dalam pengungkapan pelanggaran HAM,"kata juru bicara HRWG, Khoirul Anam di Yogyakarta, Selasa (14/12).Anam memberi beberapa contoh. Antara lain ; kasus terbunuhnya wartawan Bernas, polisi menolak menghadirkan Edy Wuryanto. Kasus Trisakti, Mabes Cilangkap menolak jenderal diperiksa. Dan sekarang kasus Munir, aparat juga mengalami kesulitan yang sama. Sehingga Presiden perlu mengeluarkan Inpres yang mewajibkan instansi di bawahnya terbuka untuk kasus-kasus pelanggaran HAM.38 organisasi advokasi HAM dari seluruh tanah air, sejak Minggu hingga Selasa (12-14/12) berkumpul di Yogyakarta untuk persiapan Sidang Komisi HAM PBB ke-61 di Jenewa. Dalam pertemuan itu, mereka memutuskan untuk membawa kasus Munir dan kasus penembakan gereja di Poso ke sidang Komisi HAM PBB tersebut.Menurut Khoirul, lembaga Komnas HAM yang dibentuk pemerintah beberapa waktu lalu, ternyata tidak cukup efektif bagi pengusutan pelanggaran HAM yang terjadi. Salah satu kendalanya, banyak instansi yang menolak atau tidak membantu kinerja Komnas HAM dalam mengungkap pelaku pelanggaran HAM.Sebagai presiden yang mendengungkan penegakkan hukum, Susilo Bambang Yudhoyono semestinya memberikan perintah kepada instansi-instansi di bawahnya untuk terbuka terhadap setiap pemeriksaan. "Tanpa ada perintah langsung dari presiden, kendala-kendala teknis dan struktural akan terus terjadi. Ujungnya, setiap kasus pelanggaran HAM tidak akan tuntas penyelesaiannya,"kata Anam.Jika Presiden membuat Inpres atau apapun namanya yang mewajibkan instusi di bawah kepresidenan terbuka terhadap setiap pemeriksaan, setidaknya pengungkapan kasus pelanggaran HAM menjadi lebih mudah. "Selama ini yang terjadi adalah masing-masing institusi berusaha melindungi atau menolak memberikan file-file atau informasi yang dibutuhkan penyidik,"ujar Anam.Presiden SBY harus membuat terobosan dengan mengeluarkan Inpres, dan tidak menyerahkan tanggung jawab ke Menko Polkam, Kapolri atau Jaksa Agung. "Presiden, memegang posisi sentral dalam masalah ini karena semua institusi berada di bawah kendalinya,"kata Anam.Menurut Koordinator HRWG, Rafendi Djamin mengatakan, selama ini banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak jelas penyelesaiannya. Kasus Tanjung Priok, Trisakti, Theys, Semanggi I dan II, Papua, Aceh, wartawan Udin dan berbagai kasus lain. "Saat ini tidak jelas penangannya,"ujarnya.Sekarang, kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga berpotensi berhenti di tengah jalan. "Jadi sekarang adalah peluang bagi Presiden SBY untuk membuktikan janjinya. Presiden harus proaktif secara individual memerintahkan instansi di bawahnya agar terbuka dan tidak menghalang-halangi kinerja penyidik termasuk Komnas HAM,"kata Anam. Syaiful Amin