Anggota Fraksi Partai Hanura DPR Syarifudin Sudding. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie diminta melaporkan dugaan suap pembangunan gedung baru parlemen yang akhirnya dibatalkan itu. Pernyataan Marzuki Alie dinilai meresahkan karena memperburuk citra anggota parlemen.
"Sebaiknya laporkan saja ke penegak hukum," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Rabu, 13 November 2013. Jika melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Sudding, Marzuki bisa mempertahankan apa yang sudah dilontarkannya terkait suap kepada fraksi.
Sudding mengatakan, pernyataan Marzuki menimbulkan berbagai spekulasi khususnya kepada anggota Dewan. Menurut anggota Komisi Hukum ini, pernyataan Marzuki menurunkan citra parlemen di depan publik. Karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik Sudding meminta Marzuki membuktikan ucapannya ihwal dugaan suap itu. "Dia punya tanggung jawab dengan melakukan tindakan konkret," kata dia.
Sudding mengetahui nama-nama yang diduga terlibat dalam suap kasus pembangunan gedung DPR dari media massa. Jika disampaikan ke KPK, publik akan mengetahui siapa sesungguhnya yang terlibat dalam suap tersebut. Sudding sendiri mengatakan sejak awal fraksinya menolak pembangunan gedung baru parlemen. "Seharusnya yang ditingkatkan adalah kinerja agar bisa meraih simpati publik," ujar dia.
Soal pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan yang ngotot mengegolkan proyek ini, Sudding angkat bahu. Dia tidak mengetahui persis kronologis pembangunan karena baru menjadi ketua fraksi. "Karena itu saya meminta Pak Marzuki terbuka saja," kata Sudding.
Sebelumnya, Marzuki Ali membeberkan ada salah satu anggota BURT terlibat dalam proyek gedung baru DPR. Selain itu dia juga menyebut ada fraksi yang diduga menerima suap dalam pembangunan tersebut. Namun Marzuki enggan membeberkan siapa fraksi dan anggota yang dia maksud.
