TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rendy Affandi Lamadjido, mengatakan bahwa pembangunan gedung baru parlemen merupakan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Rendy menuturkan, pembangunan ini merupakan usulan DPR periode sebelumnya.
"Kementerian PU menyarankan gedung baru karena kondisi gedung sudah kelebihan kapasitas," kata Rendy saat dihubungi, Rabu, 13 November 2013.
Desain gedung lama, kata dia, hanya mampu menampung asisten anggota sebanyak dua orang. Padahal, ada wacana penambahan staf menjadi lima orang per anggota Dewan. Belum lagi staf komisi dan fraksi.
Menurut dia, total penghuni gedung parlemen mencapai angka 3.000 orang setiap hari. "Padahal, kapasitasnya saat ini hanya 1.500 orang," ujar dia.
Rendy berkilah tak mengetahui ihwal anggaran gedung. Menurut dia, kewenangan itu ada di tangan Sekretariat Jenderal DPR. Namun, dia pernah mendengar rumor ihwal banyak perusahaan yang mau masuk menggarap proyek ini. Dia mengaku tak mengetahui persis bagaimana perusahaan-perusahaan ini akan menggarap gedung baru yang akhirnya batal itu.
Rendy menuturkan, partainya mengusulkan agar ada audit ulang terhadap pembangunan gedung. Desain yang sempat ditawarkan diakuinya terlalu mewah karena ada kolam renang dan kamar mandi sendiri di setiap ruangan anggota. "Dana pembangunan memang sudah turun," kata dia.
Rendy, yang kini sudah ditarik oleh fraksi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan diminta fokus pada pemilukada, membantah pernah bertemu dengan petinggi PT Adhi Karya untuk membicarakan mengenai pembangunan gedung baru parlemen.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler
Mandiri Ungkap Kebohongan Jilbab Hitam
Kompasiana: Tulisan Jilbab Hitam Provokatif
KPK Sita Buku Yasin Anas-Athiyah, Tolak Yasin Ibas
Bukti Jokowi Sakti, Acara SBY Jadi Tertutup
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
5 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
5 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
6 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
10 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
13 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
14 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
18 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya