TEMPO Interaktif, Jakarta: Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Aceh mendesak Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) membebaskan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dari penjara. Mereka menyatakan tidak ada alasan bagi KPK menahan Puteh. ?Abdullah Puteh tidak mungkin melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mempersulit pemeriksaan,? kata Cut Hasan, koordinator forum. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan konflik di Aceh. Aksi ini diikuti sekitar 50 orang mahasiswa dan masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Selanjutnya, aksi diteruskan di kantor Departemen Dalam Negeri dengan tuntutan yang sama. Aksi sendiri dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, dan berakhir sekitar 10.30 WIB di depan Kantor KPK Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (14/12). Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Cut Hasan mengancam akan membawa massa yang lebih besar untuk membebaskan Abdullah Puteh. Aspirasi forum pemuda ini, tidak dapat diterima langsung oleh KPK. Karena, seluruh pimpinan KPK tidak ada di kantor. Sutarto?Tempo
Berita terkait
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI
27 Agustus 2023
Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan
14 Februari 2023
Pilot Susi Air dikabarkan masih disandera KKB. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sempat menyatakan darurat sipil diberlakukan di Papua.
Baca SelengkapnyaBagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.
Baca SelengkapnyaGagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Di Indonesia, darurat sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Baca Selengkapnya4 Fakta tentang Wacana Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua
12 Februari 2023
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, saat ini situasi Papua dalam status darurat sipil menyusul penyanderaan TPNPB-OPM
Baca SelengkapnyaKontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
11 Februari 2023
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR soal darurat sipil di Papua berbahaya bagi kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Pemerintah Tak Kepikiran Terapkan Darurat Sipil di Papua
19 Mei 2021
Menkopolhukam Mahfud Md menuturkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hanya kelompok kecil. Label teroris disebut hanya untuk individu.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi
1 April 2020
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil.
Baca SelengkapnyaAlasan Jokowi Munculkan Wacana Darurat Sipil Tangani Wabah Corona
31 Maret 2020
Jokowi meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi sehubungan dengan wabah Corona ini.
Baca SelengkapnyaTak Singgung Darurat Sipil, Jokowi Pilih Pembatasan Sosial
31 Maret 2020
Presiden Jokowi meneken peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Baliho Bergambar Dico Ganinduto dan Raffi Ahmad Naik Vespa ke Omah Gedeh, Maju Pilkada Jawa Tengah?
2 jam lalu
