Anggota DPR Bilang Wajar TKI Tak Dapat Makan  

Jumat, 8 November 2013 15:13 WIB

Sejumlah TKI over stayer yang ditahan di penjara Syumaisi, Jeddah. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR Poempida Hidayatullah menganggap wajar kalau ribuan TKI yang dikarantina di Penjara Imigrasi Sumayshi tak diberi makan. Menurut dia, pemerintah Arab Saudi menganggap ribuan TKI itu sebagai pelaku kriminal dan perlakuan seperti yang pernah diberikan hingga menyebabkan satu TKI meninggal belum lama ini dianggap lumrah.

"Kalau dideportasi risikonya begitu," kata Poempida di kompleks gedung DPR, Jumat, 8 November 2013. Kendati menyebut wajar, Poempida menganggap Arab Saudi sudah melanggar batas kemanusiaan. "Tahanan pun tetap harus diberi makan dan dirawat," kata politikus Partai Golkar itu menambahkan.

Pemerintah Arab Saudi menangkapi TKI yang overstay, melebihi batas waktu pengurusan amnesti. Total sekitar 80 ribu TKI ditahan di Penjara Imigrasi Sumayshi, 45 km dari Jeddah, Arab Saudi.

Mereka sempat tak mendapat suplai makanan sehingga Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah harus menyediakan makanan dan minuman. Itu pun akhirnya tak cukup juga. Seorang TKI dari Sukabumi, Didin Zaenudin, 61 tahun, lalu diketahui meninggal.

Poempida menyayangkan sikap pemerintah Arab Saudi yang tidak memenuhi kebutuhan TKI di Sumayshi padahal negeri itu sangat kaya. Ia juga menyayangkan sikap Kementerian Luar Negeri yang dia anggap terlalu pelit dalam mengalokasikan anggaran untuk mengurus TKI overstay di Arab.

Namun ketika ditanya apa langkah Komisi Ketenagakerjaan DPR dalam menyikapi TKI overstay di Arab, Poempida mengakui dia dan rekan-rekannya di Komisi hanya bisa menekan pemerintah Indonesia. DPR pun disebut sulit menengok kondisi TKI di Arab secara langsung karena tak ada anggaran pengawasan TKI ke luar negeri.

"Yang boleh ke luar negeri untuk pengawasan cuma Komisi Luar Negeri," kata politikus Partai Golkar itu.

KHAIRUL ANAM


Terpopuler

Miss Jinjing: Atut Pakai Tas Hermes, Sudah Pas!
Miss Jinjing: Atut Marah, Tempo Salah Tulis Harga
Ahok: Demo Buruh Jangan ke Saya, Presiden Dong!
Dipecat, Hakim Vica Menenangkan Diri




Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

16 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

16 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

17 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

21 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya