Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menegur salah seorang bupati yang tertidur saat ia sedang berpidato di Gedung Lemhannas, Jakarta di tahun 2008. Saat itu presiden menyindir dan menegur bupati tersebut. Tempo/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ihwal kabar keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia di Jakarta.
"Presiden meminta Menteri Luar Negeri berkomunikasi dan meminta klarifikasi ke pihak-pihak terkait," kata juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 1 November 2013.
Menurut dia, Menteri Marty saat ini tengah berupaya meminta klarifikasi ke pihak Amerika dan Australia. Klarifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran pemberitaan ihwal keberadaan fasilitas penyadapan tersebut. Jika pemberitaan tersebut benar, pihak Istana menyesalkan hal tersebut. "Ini sangat disesalkan karena sebuah hubungan diplomatik tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," ujar Julian.
Tentang ada-tidaknya kerugian negara akibat penyadapan, Julian belum bisa memastikan. Begitu juga dengan kemungkinan dikeluarkannya nota protes dari Presiden SBY. Menurut Julian, pemerintah masih menunggu klarifikasi resmi dari Amerika dan Australia. "Kami harus pastikan dulu (kebenaran kabar ini) dan menunggu penjelasan (AS dan Australia)."
Sebelumnya, kedutaan Australia di Jakarta diketahui melakukan kegiatan spionase terhadap Indonesia. Kabar ini didapatkan selang sehari setelah kegiatan serupa juga diketahui dilakukan kedutaan Amerika di Jakarta. "Australia sudah lama memata-matai negara tetangga, khususnya Indonesia. Dan kita telah lama berusaha mengambil keuntungan dari itu dalam diplomasi," demikian ditulis Sydney Morning Herald kemarin.
