Orang Tua Minta Hamdan Zoelva Berlaku Adil  

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 1 November 2013 17:17 WIB

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bima - Orang tua Hamdan Zoelva, Muhammad Hasan dan istrinya, Zaenab, berharap anaknya berperilaku adil dalam memutuskan suatu perkara. “Mudah-mudahan dia bisa berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara,” kata Muhammad sambil mengangkat tangannya dan berdoa atas kemenangan Hamdan dalam pemilihan tersebut, Jumat, 1 November 2013.

Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui rapat pleno khusus di gedung MK, Selasa, 1 November 2013. Hamdan terpilih melalui mekanisme voting. Dalam pelaksanaan voting yang disiarkan secara langsung melalui media televisi, Tempo berkesempatan menonton bersama kedua orang tua Hamdan Zoelva di kediamannya, Kampung Salama, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Pria berusia 87 tahun ini menyampaikan pesan kepada Hamdan Zoelva agar selalu berhati-hati dan tetap fokus pada masalah yang ditangani. “Sebagai orang tua saya minta Budi (panggilan akrab Hamdan Zoelva) agar bisa berlaku adil dan taat kepada Allah, karena itu hanya jabatan titipan Allah,” kata Muhammad.

Tidak ada yang istimewa di kediaman orang tua Hamdan Zoelva. Ruang tamu seluas 6 x 3 meter di rumah itu hanya diisi satu buah televisi ukuran 16 inci dan kursi tamu yang terbuat dari kayu. Kedua orang tua Hamdan Zoelva hanya menonton dengan cucunya, Iksan, dan wartawan Tempo. “Sebagai ayah, saya hanya mengiringi dengan doa, jalani tugas negara dengan baik,” kata Muhammad.

Hamdan pernah menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI 1999-2004, anggota Panitia Ad Hoc Amandemen UUD 1945 pada 1999-2004, dan mulai diangkat menjadi hakim konstitusi sejak Januari 2010.

AKHYAR M. NUR

Berita Terpopuler
Penjelasan Garuda Soal Ulah Roy Suryo
Roy Suryo Marah Lagi di Dalam Pesawat
Ulah Roy Suryo di Garuda Versi Ajudan
Istri-istri Para Koruptor













Advertising
Advertising

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya