Bali Democracy Forum (BDF) V di Nusa Dua, Bali, (8/11). ANTARA/Satya Bati
TEMPO.CO, Nusa Dua - Politikus Bali mengharapkan perhelatan konferensi internasional yang kerap digelar di wilayah mereka tidak menghambat aktivitas sehari-hari yang menggganggu kehidupan ekonomi warga. Harapan itu disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya, menjelang berlangsungnya Bali Democracy Forum (BDF) pada 7-8 November pekan depan.
Politikus PDI-Perjuangan ini pun mengaku banyak menerima keluhan warga saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) awal bulan Oktober lalu.
“Ajang internasional memang sangat penting, tetapi jangan sampai justru menyengsarakan warga yang menggantungkan hidupnya di kawasan Nusa Dua,” kata Tama kepada Tempo.
Ketika KTT APEC digelar, sejumlah warga mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas. Para pedagang pantai, nelayan, pemijat yang biasanya mencari nafkah di Nusa Dua dan sekitarnya tidak dapat bekerja mencari nafkah.
Beberapa toko yang ada di kawasan Nusa Dua dan arena permainan air (water sport) di Tanjung Benoa juga sepi pengunjung. Tak hanya itu, jasa penyewaan angkutan mandiri yang biasanya melayani tamu di kawasan BTDC pun tak kebagian “manisnya kue APEC" karena tak diizinkan memasuki kawasan. “Bayangkan, kegiatan ini berjalan seminggu. Mereka makan apa?” tanyanya.
Dia mengatakan meski ajang internasional memberikan manfaat sangat besar, tapi jangan sampai hal itu mematikan ekonomi rakyat kecil. "Jadi kami harapkan saat BDF nanti hal ini bisa dikoordinasikan dan diantisipasi sehingga semua bisa berjalan seiring dan sejalan," katanya.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, menyebutkan persiapan BDF sudah mulai dilakukan. "Bagus sekali, sudah siap kami," katanya saat ditemui di sela-sela pembukaan sebuah seminar international di Kuta. Ia mengatakan pengaturan pengamanan BDF nanti akan sama dengan perhelatan internasional sebelumnya.
Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025
6 hari lalu
Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025
Empat pimpinan DPRD Kabupaten Kediri diminta segera susun RAPBD 2025. Pembentukan alat kelengkapan dewan jadi prioritas untuk kelancaran kinerja, dengan komitmen penuh demi pengabdian kepada masyarakat.