TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga ahli pengajar Bidang Ketahanan Nasional dari Lembaga Ketahanan Nasional Lumban Sianipar mengatakan, tak banyak pemimpin di negeri ini yang punya modal geoleadership. Menurut Lumban, geoleadership adalah kemampuan pemimpin untuk mengetahui dinamika lokasi yang akan dia pimpin.
Modal geoleadership sangat berguna memimpin Indonesia yang punya dua faktor penting: pluralisme dan sumber daya alam melimpah. "Geoleadership juga kemampuan pemimpin untuk mengetahui karakter dan aspirasi masyarakat yang akan dipimpin," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2013.
Menurut Lumban, jika seorang pemimpin punya kemampuan geoleadership, masyarakat tidak akan lagi mementingkan premordial. Masyarakat tidak akan lagi mementingkan asal-muasal pemimpin mereka. "Sebab, selama ini memang primordial jadi karakter buruk bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpinnya."
Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Padahal keduanya sama sekali bukan orang asli Jakarta. Jokowi, sapaan Joko Widodo, sebelumnya adalah Wali Kota Surakarta, sementara Basuki adalah Bupati Belitung Timur.
Meski begitu, Jokowi dan Basuki menguasai geografis Jakarta. Mereka juga menguasai permasalahan dan keinginan masyarakat. Ditambah keduanya tak membeda-bedakan kelompok masyarakat. "Walhasil, masyarakat Jakarta yang kuat premordialnya luluh, itu karena mereka kuasai geoleadership."
Saat disinggung tokoh geoleadership yang pantas sebagai calon presiden 2014, Lumban tak mau menjawab. Menurut dia, Lemhanas tak bisa mengeluarkan pendapat untuk Pemilu 2014. Namun pensiunan Mayor Jenderal TNI ini menyebut strategi geoleader ala Jokowi dan Basuki sudah ditiru orang lain.
Sayangnya belum ada yang sukses meniru Jokowi dan Basuki. "Karena imitasi itu tidak dari dalam hati. Banyak yang hanya tiru baju kotak-kotaknya saja, hatinya tidak," kata dia.
INDRA WIJAYA
Berita Populer:
Ini Agenda Aksi FPI Menolak Lurah Susan
FPI Akan Demo Jokowi Soal Lurah Susan
Tak Hanya Susan, FPI Juga Bidik Lurah Grace
Aksi Mengusik Lurah Susan, FPI Beri Contoh Buruk
Berita terkait
Rektor Unhas Jelaskan Peran Kampus Atasi Potensi Konflik Pemilu 2024
14 Juli 2022
Rektor Unhas mengatakan perlu pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan kampus.
Baca SelengkapnyaBPIP dan Lemhannas Komitmen Perkuat Ideologi Pancasila
12 Maret 2022
Kementerian atau lembaga pemerintah perlu menyamakan persepsi tentang materi Ideologi Pancasila sehingga tidak ada beragam versi soal Pancasila.
Baca SelengkapnyaSurvei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaAlex Noerdin Ikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dari Lemhanas
26 Agustus 2019
Mantan Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, mengikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan yang digelar oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024, Senin, 26 Juli 2019.
Baca SelengkapnyaHari Ini Ahok Luncurkan Buku di Gedung Filateli, Isinya Apa Saja?
16 Agustus 2018
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok meluncurkan buku berjudul Kebijakan Ahok di Gedung Filateli, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaIni Kelompok yang Teriak Hidup Ahok di Peresmian Lapangan Banteng
26 Juli 2018
Saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmikan Lapangan Banteng, simpatisan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berteriak hidup Ahok.
Baca SelengkapnyaTunjangan Kinerja Pegawai Lemhanas Bisa Capai Rp 29 Juta
24 Juli 2018
Pemerintah melakukan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas.
Baca SelengkapnyaKomisioner Ombudsman: Pelantikan M. Iriawan Seperti Dipaksakan
20 Juni 2018
Secara administratif tidak ada masalah, tapi Ombudsman mempertanyakan kenapa M. Iriawan dipaksakan menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat?
Baca SelengkapnyaJadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, Iriawan Dikabari saat Lebaran
18 Juni 2018
Sekretaris Utama Lemhannas Mochamad Iriawan baru tahu ditunjuk jadi penjabat Gubernur Jawa Barat pada Lebaran kedua.
Baca Selengkapnya