Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Inspeksi ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan badan kepegawaian yang sedang menangani seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, BKD membentuk desk pengaduan. Politikus PDI Perjuangan itu datang ke kantor BKD pada Jumat, 25 Oktober 2013, sekitar pukul 14.00 WIB. Ganjar ingin mengetahui kinerja desk pengaduan seleksi CPNS di Jawa Tengah itu.
Namun, bekas Wakil Komisi II DPR itu naik pitam karena petugas pengaduan sudah tidak ada. Ditambah lagi, Kepala BKD Suko Mardiono yang menemui Ganjar tidak bisa memberikan data mengenai pengaduan-pengaduan yang sudah disampaikan masyarakat. "Kalau begini caranya, ya, enggak serius. Untuk apa saya berkoar-koar masyarakat bisa mengadu tapi BKD tidak siap," kata Ganjar.
Suko tampak gelagapan karena tidak bisa menunjukkan data pengaduan proses seleksi CPNS. Dia kemudian menelepon bawahannya yang bertugas menerima pengaduan. Tapi petugas yang dituju sudah pulang kantor. Berkali-kali, Ganjar menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas desk pengaduan itu. Suko dengan sigap menjawab, "Saya yang bertanggung jawab selaku Kepala BKD."
Ganjar menilai sistem komplain penerimaan CPNS amburadul dan tidak transparan. Padahal, kepada Tempo sebelumnya, Suko menyatakan sudah membuka posko pengaduan jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas seleksi PNS di Jawa Tengah. Dia pernah menyatakan sudah ada 500-an laporan dari masyarakat ihwal CPNS.
Ganjar sempat disambungkan dengan penanggung jawab desk pengaduan yang bernama Juwadi. Tapi, Ganjar tampak kecewa karena permintaan rekap pengaduan tidak bisa dipenuhi. "Datanya ternyata enggak ada. Blekutuk-blekutuk orangnya itu," kata Ganjar merujuk pada jawaban-jawaban Juwadi. "Saya minta maaf ke masyarakat karena gagal, sebab intruksi saya tidak dilaksanakan BKD," kata Ganjar.
