Besok, KPK Periksa Marzuki Alie di Kasus Anas
Senin, 21 Oktober 2013 22:33 WIB
Ketua DPR, Marzuki Alie. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dalam kasus korupsi proyek Hambalang, pada Selasa besok, 22 Oktober 2013. Marzuki yang dikonfirmasi menyatakan siap memenuhi pemeriksaan penyidik KPK tersebut. "Insya Allah saya akan datang. Intinya, saya akan bantu KPK sepanjang yang saya tahu," kata Marzuki melalui pesan pendek, Senin malam, 21 Oktober 2013.Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan penyidik memanggil Marzuki karena membutuhkan keterangannya sebagai saksi dalam kasus gratifikasi dan pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Pemeriksaan besok merupakan yang pertama kalinya untuk politikus Partai Demokrat tersebut. Padahal nama dia pernah juga disebut oleh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dalam proyek Hambalang. Pada Jumat, 22 Februari 2013, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan pemberian hadiah dan janji berkaitan dengan proyek Hambalang dan proyek lainnya. Anas juga diduga menerima janji seratusan miliar dalam beberapa proyek.MUHAMAD RIZKI
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
15 jam lalu
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca Selengkapnya
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
16 jam lalu
Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
16 jam lalu
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
21 jam lalu
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca Selengkapnya
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
23 jam lalu
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca Selengkapnya
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca Selengkapnya
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca Selengkapnya
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
12 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu