Inspektur Jendral Djoko Susilo mendatangi gedung KPK, Jakarta Selatan, (03/12). Djoko Susilo kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas senilai 196 Miliar. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan lembaganya tak khawatir dengan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi oleh Markas Besar Kepolisian. Menurut dia, Densus bukanlah ancaman bagi KPK. "Itu bukan pelemahan KPK," kata Johan melalui pesan pendek, Senin, 21 Oktober 2013.
Menurut Johan, Densus justru bisa membuat banyak kasus korupsi diungkap dan diusut. Apalagi, kata dia, KPK tak mungkin menangani semua kasus korupsi karena keterbatasan sumber daya manusia.
Hanya, kata Johan, agar tak saling sikut, Densus Antikorupsi nantinya bisa melakukan sinergi dengan antar-lembaga antirasuah yang ada. "Ke depan, yang lebih penting adalah sinergi yang saling menguatkan antar-lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan," kata dia.
Markas Besar Kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk membahas usulan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi. Kepolisian akan merumuskan bentuk dan struktur koordinasi detasemen tersebut. "Sudah dibentuk tim dari staf Mabes untuk membahas," kata Kepala Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Senin, 21 Oktober 2013.
Salah satu tugas tim itu adalah membahas pentingnya keberadaan detasemen itu di tubuh polisi. Badrodin belum bisa memastikan di unit mana datasemen khusus itu akan dibentuk, apakah di bawah Badan Reserse Kriminal atau di bawah Badan Pemelihara Keamanan. "Bisa saja seperti itu, tapi yang jelas di bawah Kapolri," ujarnya.
Rencana Pembentukan Densus Antikorupsi ini pertama kali diusulkan oleh Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kepada calon Kapolri Komisaris Jenderal Sutarman saat uji kelayakan dan kepatutan Kamis pekan lalu. Densus baru itu diharapkan bisa meningkatkan peran polisi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
