TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Peter Zulkifli Simabuea tak akan melayangkan pertanyaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal alasan pemilihan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian. Ia menilai keputusan SBY adalah hak perogratif yang melekat pada diri presiden.
"Sesuai dengan undang-undang, DPR hanya sebagai pemeriksa dengan uji kelayakan dan kepatutan lalu menyetujui atau menolak," kata Peter, Ahad, 13 Oktober 2013.
Penggalian alasan pemilihan Sutarman dapat ditempuh dengan cara lain yaitu komunikasi dengan Komisi Kepolisian Nasional dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Menurut Peter, Kompolnas dan Timur adalah pihak yang pertama kali memasukan nama mantan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya tersebut ke SBY. "Ini pasti kami tanyakan ke Kompolnas saat tatap muka tanggal 16 Oktober nanti," kata Peter.
Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan Ahad ini mempertanyakan sikap Komisi Hukum yang tak menanyakan alasan SBY memilih Sutarman. Kontras meminta Komisi Hukum menanyakan kepada SBY sebelum uji kelayakan dan kepatutan. Alasannya, agar kapolri terpilih akuntabel.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita terkait
Polri Terapkan Pengamanan Berlapis Jaga World Water Forum Ke-10 di Bali
6 jam lalu
Untuk mengamankan KTT World Water Forum KE-10 di Bali, Polri terapkan pengamanan berlapis.
Baca SelengkapnyaInilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama
1 hari lalu
Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.
Baca SelengkapnyaKorban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan
1 hari lalu
Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.
Baca SelengkapnyaPolda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang
1 hari lalu
Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.
Baca SelengkapnyaAmankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter
1 hari lalu
Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
1 hari lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaKetua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
2 hari lalu
Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
3 hari lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaWakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang
3 hari lalu
Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
3 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya