Istri dan Sopir Akil Dicekal Enam Bulan
Kamis, 10 Oktober 2013 14:32 WIB
Istri Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Ratu Rita. ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO , Jakarta - Pengacara Tamsil Syoekoer menyatakan belum tahu ihwal pencegahan Ratu Rita, istri kliennya, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar . "Saya belum mendapat informasi itu," kata Tamsil saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis, 10 Oktober 2013. Tamsil menyatakan belum memikirkan langkah hukum tertentu mengenai pencegahan tersebut. Ia menyatakan akan mencari informasi ihwal pencegahan tersebut. "Terima kasih atas info awal itu. Rasuah ini bermula saat Akil dicokok KPK di rumah dinas di kawasan Widya Candra pada pekan lalu. Mantan politikus Partai Golkar itu dituduh menerima suap dalam sengketa Pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, serta pilkada di Lebak, Banten. Akil pun ditetapkan tersangka dan ditahan di rumah tahanan KPK. Juru bicara Direktorat Imigrasi, Heryanto, membenarkan KPK melayangkan surat cegah Ratu Rita dan sopirnya, Daryono, sejak Rabu, 9 Oktober 2013. "Dicegah selama enam bulan ke depan," kata dia. Sejak Akil ditahan, Ratu Rita kerap mendatangi suaminya di tahanan. Namun, sebelum maupun sesudah menjenguk sang suami, wanita paruh baya itu menolak berkomentar ihwal sang suami.TRI SUHARMAN
Berita Terpopuler Jawara, Ulama, dan Golkar dalam Dinasti Ratu Atut Mercedes Rp 2 Miliar Akil Diatasnamakan Sopirnya Jadi Ketua MK, Akil Beli Mercy dan Toyota Crown Adik Atut Pernah Diincar KPK pada 2007 Sidang Disiarkan Live, Majelis Kehormatan MK Marah
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
2 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
2 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
2 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
3 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
3 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
31 menit lalu
7 jam lalu
7 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu