Syafii Maarif Menolak Kembali Memimpin Muhammadiyah

Reporter

Editor

Rabu, 1 Desember 2004 22:58 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif menolak memimpin kembali Muhammadiyah untuk periode berikutnya. Menurut Syafii, Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada tahun 2005, merupakan akhir kepemimpinannya di Muhammadiyah. ?Tahun depan usia saya 70 tahun. Masa usia 70 tahun masih memimpin Muhammadiyah,? katanya.Syafii yang menjadi guru besar sejarah Universitas Negeri Yogyakarta ini berharap kader muda Muhammadiyah yang akan memimpin. Ia mengaku sudah ada beberapa kader Muhammadiyah yang siap menggantikannya. Pernyataan Syafii ini disampaikan dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (1/12). Jumpa pers itu dilakukan berkaitan dengan pertemuan Tanwir Muhammadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 2-5 Desember. Ia berharap MuktamarMuhammadiyah yang akan berlangsung pada Juli tahun depan di Malang, JawaTimur, akan lebih mulus, termasuk soal pemilihan pengurus PP Muhammadiyah.?Saya harap tak akan terjadi pertentangan sebagaimana yang terjadi di NU,? ujarnya. Tanwir merupakan pertemuan tertinggi dalam organisasi Muhammadiyah di bawahmuktamar. Pertemuan itu akan menyusun materi penting yang akan menjadi agenda muktamar, termasuk perubahan anggaran dasar berupa struktur organisasi. Menurut Syafii, nanti akan ditawarkan kepada peserta muktamar pergantian jabatan ketua yang selama ini disebut Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum. ?Jabatan ketua pada struktur yang ada sekarang kurang kuat,? katanya.Dalam sidang Tanwir ini pula akan dibahas tentang revitalisasi peran kebangsaan yang dapat dimainkan Muhammadiyah. Menurut Syafii, Muhammadiyah akan mengambil posisi dan fungsi yang lebih berarti mengembangkan keseimbangan baru antara peran negara terhadap publik. Peran itu berupa peningkatan kepedulian, pelayanan, advokasi, dan pembebasan terhadap masalah sosial.Dalam hal peran politik, kata Syafii, Muhammadiyah masih setia pada Khittah Muhammadiyah Makassar pada 1971 dan Khittah Denpasar pada 2002 yang menjagajarak dengan politik praktis dan tak akan menjadi partai politik sebagaimana yang diusulkan Pemuda Muhammadiyah. ?Adapun dukungan Muhammadiyah kepadaAmin Rais pada pemilihan presiden yang lalu itu merupakan kasus khusus,?kilahnya.Raihul Fadjri?Tempo

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

2 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

3 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

3 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

3 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

5 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

5 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

5 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

12 hari lalu

Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

12 hari lalu

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.

Baca Selengkapnya