TEMPO.CO, Jakarta - Dua set meja makan milik politikus PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, akhirnya tiba di kantor KPK, Selasa siang, 8 Oktober 2013. Meja makan itu berbentuk kayu gelondongan utuh yang dihaluskan dan dibalut pelitur.
Meja makan diturunkan di KPK setelah menempuh perjalanan menggunakan truk dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Satu meja makan yang paling besar terdiri atas alas meja dari kayu jati berbentuk segi empat berukuran 4 x 1 meter persegi. Alas meja makan itu diperkirakan setebal 15 sentimeter. Empat kaki meja juga terbuat dari potongan kayu sepanjang 30 sentimeter persegi.
Sedangkan meja lainnya berukuran lebih kecil, sekitar 2 x 1 meter. Namun alas meja ini memiliki ketebalan yang sama dengan meja yang lebih besar.
Dua bangku sepanjang 1,5 meter juga terlihat diangkut dari boks truk. Bangku ini memiliki tekstur kayu yang dihaluskan dan dilapis pelitur, serupa dengan meja makan. Ukurannya ditaksir 30 x 10 sentimeter.
Dua set meja makan itu diduga diperoleh Olly dari Teuku Bagus Muhammad Noor, bekas ketua kerja sama operasi PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi proyek gedung olahraga di Hambalang, Bogor. KPK dikabarkan tidak hanya menggunakan barang bukti tersebut untuk memperkuat penyalahgunaan kewenangan Teuku Bagus, melainkan juga membongkar peran DPR dalam proyek Hambalang.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Olly di Jalan Reko Bawah, Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 25 September lalu. Dalam penggeledahan yang berlangsung enam jam itu, KPK menyita dua set meja makan dan empat kursi yang terbuat dari kayu.
Priharsa Nugraha, Kepala Divisi Pemberitaan KPK, mengatakan dua set meja tersebut untuk sementara disimpan di KPK. "Akan diamankan di ground kantor KPK," ujar dia.
TRI SUHARMAN
Berita Terpopuler:
Korupsi, Mahfud Md. Siap Potong Jari dan Leher
Ratu Atut Akhirnya Muncul di Hadapan Publik
Dinasti Keluarga Atut & Kemiskinan di Banten
Silsilah Dinasti Banten, Abah Chasan dan Para Istri
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
11 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
12 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
12 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
17 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
19 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
20 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya