TEMPO.CO, Jakarta - Inilah sebagian kecil jejaring usaha keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Bisnis keluaga yang dikendalikan oleh Tubagus Chaeri Wardana tersebar mulai dari kontraktor bangunan, stasiun radio, hingga hotel. Untuk proyek konstruksi, Chaeri yang kini menjadi tersangka kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mengandalkan anggaran publik.
"TCW (Tubagus Chaeri Wardhana yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diany) terlibat dalam penggunaan anggaran publik, APBD maupun APBN, yang mulai massif terjadi sejak 2006," ujar Oman, Koordinator Jaringan Warga untuk Reformasi Banten (Jawara), Oman. Berikut ini jejaring bisnis keluarga Ratu Atut versi Jawara.
Hotel Ratu Bidakara
Alamat di Jalan K.H. Abdul Hadi 68, Serang.
Data Notaris
Direktur Utama: Andiara Aprilia Hikmat (putri bungsu Ratu Atut)
Direktur: Tanto Warsono (suami Andiara)
Komisaris Utama:
Andika Hazrumy (anak pertama Ratu Atut)
Komisaris:
Adde Rossi Khoirunisa (istri Andika).
Radio Bahana Banten atau Radio Polaris FM
Markas di Jalan Lontar 42, Serang
Data Notaris
Pemilik Perusahaan (dua anak Tubagus Chaeri):
- Tubagus Ghifari Al-Chusaeri Wardana
- Ratu Ghefira Marhamah Wardana
PT Buana Wardana Utama
Alamat: Kompleks Perkantoran Rau II Lt 3 Blok B No 15 Cimuncang Serang
Proyek-proyek yang ditangani:
- Pemasok alat kesehatan RSUD Cilegon
- Pengadaan lahan 60 hektare untuk pusat olahraga di Kemanisan, Curug, Serang.
Taman Tembong Jaya Waterboom
Alamat : Cipocok Jaya, Serang
SPBU
Alamat: Perempatan Palima, Serang
MUHAMMAD RIZKI
Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | APEC | Info Haji |P
Berita Terpopuler Lainnya
Korupsi, Mahfud Md. Siap Potong Jari dan Leher
5 Tuntutan Jawara Banten Terkait Ratu Atut
Silsilah Dinasti Banten, Abah Chasan dan Para Istri
Berita terkait
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
1 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaHamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaReaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaMK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
2 hari lalu
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaRespons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
2 hari lalu
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
2 hari lalu
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
2 hari lalu
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
3 hari lalu
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya