TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gede Pasek Suardika, mengatakan bahwa kader yang bakal mengganti Ruhut Sitompul sebagai calon Ketua Komisi adalah seorang doktor di bidang hukum. Pasek memperkenalkan Pieter C. Zulkifli Simabuea sebagai pengganti Ruhut.
"Sama hebatnya dengan Ruhut, tapi lebih kalem," kata Pasek ketika ditemui seusai rapat pleno, kompleks Parlemen Senayan, Senin, 7 Oktober 2013. Pieter pernah menjadi anggota Komisi Hukum namun saat ini menjadi anggota Komisi Pemerintahan. Pasek yakin anggota Komisi Hukum tidak akan menolak Pieter.
Ruhut mengatakan bahwa Pieter adalah calon yang dia ajukan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Pengurus Pusat Demokrat mempersilakan Ruhut mencari ganti bila dia tidak bersedia menduduki posisi Ketua Komisi. Ruhut menganggap Pieter sebagai adiknya sendiri. Sosok Pieter, kata Ruhut, beda tipis dengan dirinya.
Pieter sendiri ketika ditemui menolak untuk berkomentar. "Nanti saja kalau sudah dilantik," kata dia. Pieter menuturkan, dia akan belajar kepada Pasek mengenai cara memimpin Komisi Hukum.
Ketua Poksi Demokrat di Komisi Hukum, Edi Ramli Sitanggang, mengatakan surat yang berisi nama pengganti Ruhut sudah diajukan ke pemimpin parlemen hari ini. Dia belum bisa memastikan kapan proses pelantikan akan dilaksanakan karena menunggu kepastian dari pemimpin parlemen.
Anggota Komisi Hukum DPR Ruhut Sitompul mengundurkan diri sebagai calon ketua menggantikan Gede Pasek Suardika. Pengunduran diri ini karena Ruhut tak sepakat dengan pelaksanaan voting untuk menentukan diterima atau tidak dirinya. Ruhut beralasan, posisi Ketua Komisi Hukum merupakan hak Fraksi Demokrat.
SUNDARI
Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | APEC | Info Haji|Pembunuhan Holly Angela
Terpopuler
5 Tuntutan Jawara Banten Terkait Ratu Atut
Silsilah Dinasti Banten, Abah Chasan dan Para Istri
Beredar, Surat dari Akil Mochtar ke MK
Soal Ratu Atut, Jawara Banten 'Tantang' KPK
Akal-akalan Putusan Akil, Wani Piro?
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya