Anggota Komisi Hukum DPR Usul MK Dibubarkan
Senin, 7 Oktober 2013 08:47 WIB
Petugas Keamanan melihat pintu ruangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang disegel oleh KPK di gedung MK lantai 15, Jakarta Pusat, (3/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Herman Heri, mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) dibubarkan karena lembaga ini sudah tercoreng dengan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. "Fraksi PDIP belum bersikap soal penangkapan Akil Mochtar. Tapi, kalau saya pribadi mengusulkan agar MK dibubarkan saja," kata Herman Heri kepada wartawan di Kupang, Senin, 7 Oktober 2013. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK menerima suap sengketa pilkada Gunung Mas senilai Rp 3 miliar. Akil sudah dipantau sejak 2010. Penangkapan ini membuat MK mengalami krisis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berencana menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang yang memberi kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim-hakim MK. Namun, rencana ini ditentang. Bahkan mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie menilai pertemuan SBY bahas MK itu seperti arisan. Menurut Herman, tertangkapnya Akil Mochtar oleh KPK telah memunculkan preseden buruk di mata publik terhadap independensi MK sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan. Walaupun keberadaan MK atas perintah UU, kata dia, jika disetujui semua fraksi, MK bisa dibubarkan. "Saya akan mengusulkan ini kepada Fraksi PDIP. Setelah itu, kami bisa melakukan revisi UU," katanya. Sejauh ini, ia melanjutkan, Komisi III DPR RI baru akan membahas masalah ini setelah dilakukan penetapan ketua komisi yang baru pada Senin, 7 Oktober 2013. Terkait hukuman yang pantas bagi Akil Mochtar, Herman menyerahkan proses peradilan, namun rakyat tahu hukuman apa yang pantas bagi Akil. "Saya kira rakyat yang lebih tahu hukuman apa yang pantas untuk Akil Mochtar," katanya. YOHANES SEO Berita Terpopuler Lainnya Mobil Mewah Adik Atut Pencucian Uang? 5 Tuntutan Jawara Banten Terkait Ratu Atut Berbentuk Pil, Sabu di Ruangan Akil Model Baru
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
2 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
2 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
2 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
2 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
3 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
2 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
12 jam lalu
12 jam lalu
17 jam lalu