KPK Tangkap Adik Ratu Atut Terkait Akil Mochtar
Kamis, 3 Oktober 2013 17:02 WIB
Airin Rachmi Diana dan suami. ANTARA/Muhammad Deffa
TEMPO.CO , Serang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap adik Gubernur Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. "Iya benar, semalam dilakukan penangkapan sekitar pukul 01.00 WIB di Jakarta," kata juru bicara KPK Johan Budi, saat dihubungi Kamis, 3 Oktober 2013. Menurut Johan, penangkapan Chaeri Wardhana terkait kasus sengketa pilkada Kabupaten Lebak, Banten. "Masih berkaitan dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Diduga, Chaery juga terlibat serah terima uang dengan Akil terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten," katanya. Sementara itu, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah lainnya, Tubagus Haerul Jaman, yang juga Wali Kota Serang, mengatakan dirinya belum mengetahui kabar penangkapan kakaknya dalam operasi tangkap tangan olek KPK. "Saya belum tahu. Saya mau cari informasi dulu kebenarannya," kata Jaman. WASI`UL ULUM Topik Terhangat Ketua MK Ditangkap |Amerika Shutdown| Pembunuhan Holly Angela| Edsus Lekra |Info Haji Berita Terpopuler KPK Tangkap Akil Mochtar dan Politikus Golkar KPK Tangkap Ketua MK Akil Mochtar? Suami Holly Angela Auditor Utama BPK Ini Obamacare yang Buat Pemerintah AS Shutdown Begini Sengketa Pemilu Gunung Mas Ketua MK Ditangkap, KPK Sita Rp 3 Miliar
Advertising
Advertising
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
2 hari lalu
Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca Selengkapnya
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
2 hari lalu
Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca Selengkapnya
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
2 hari lalu
MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca Selengkapnya
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
2 hari lalu
Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca Selengkapnya
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
2 hari lalu
PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
3 hari lalu
Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
3 hari lalu
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
3 hari lalu
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
3 hari lalu
Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim
Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
46 menit lalu
7 jam lalu
7 jam lalu
7 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu
11 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu