Wakapolri: Polisi Perlu Belajar dari KPK  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 3 Oktober 2013 05:00 WIB

Wakapolri Komjen Pol Oegroseno. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Oegroseno, mengatakan korps bhayangkara perlu belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus.

Caranya, polisi bisa mendatangkan penyidik dari KPK untuk memaparkan materi dan menjelaskan cara mengungkap kasus korupsi. "Kami perlu belajar dari KPK. Ya, intinya jangan malu belajar, itu saja," kata Oegroseno saat ditemui di kantor Komisi Kepolisian Nasional, Rabu, 2 Oktober 2013.

Pernyataan itu disampaikan Oegroseno saat ditanya soal kasus-kasus korupsi yang menunggak, khususnya yang ditangani Badan Reserse Kriminal. Pertanyaan itu diajukan karena berkaitan dengan wacana calon tunggal Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman.

Salah satu kasus menunggak yang ditanyakan kepada Oegroseno adalah kasus dugaan korupsi pengadaan tanda nomor kendaraan bermotor. Kasus itu urung ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas arahan dari Presidan Susilo Bambang Yudhoyono. Bareskrim belum pernah menyampaikan perkembangan penyidikan setelah SBY minta polisi menangani kasus tersebut.

Menanggapi soal kasus-kasus korupsi yang menggantung, Oegroseno mengatakan bahwa memecah perkara rasuah memang tak mudah. "Butuh kesabaran dan ketelitian. Kalau ada perkembangan dibahas bersama," katanya. Pengungkapan, kata dia, juga tak melulu bergantung pimpinan. Ia mengatakan pengungkapan kasus juga bergantung kemauan perwira. "Kalau soal kepintaran, saya pikir sama antara penyidik polisi yang di KPK dan yang di Polri. Ini masalah kemauan saja," katanya.

ANANDA BADUDU

Topik terhangat:
Amerika Shutdown
| Pembunuhan Holly Angela | Edsus Lekra | Info Haji


Berita lainnya:
Melongok Lobi Meja Makan ala Jokowi
Inilah 10 Smartphone Terbaik

Ketika Hakim Konstitusi 'Dipaksa' Berbahasa Jawa

Indonesia Tundukkan Fulham U-21

Berita terkait

KPK Sita 3 Kendaraan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Satu Mercedes Benz Sprinter Diduga Sengaja Disembunyikan

5 jam lalu

KPK Sita 3 Kendaraan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Satu Mercedes Benz Sprinter Diduga Sengaja Disembunyikan

KPK juga menyita sebuah rumah milik Syahrul Yasin Limpo senilai Rp 4,5 miliar di Panakukang, Makassar.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?

12 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?

Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut

13 jam lalu

Penyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut

Mantan istri Dirut PT Taspen itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PT Taspen pada 1 September 2022.

Baca Selengkapnya

Alasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar

13 jam lalu

Alasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar

Usulan calon pansel KPK itu berasal dari pelbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi.

Baca Selengkapnya

Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

15 jam lalu

Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.

Baca Selengkapnya

Jelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim

17 jam lalu

Jelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim

IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK tidak takut dalam menjatuhkan vonis etik terhadap Nurul Ghufron

Baca Selengkapnya

Pesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya

19 jam lalu

Pesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya

Yudi mengatakan jika pun merasa benar, seharusnya Nurul Ghufron mengikuti rangkaian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

SYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy

19 jam lalu

SYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy

Tidak hanya itu, ia membenarkan bahwa pernah mengeluarkan Rp 46 juta untuk Durian Musang King untuk SYL saat ditanyai oleh jaksa KPK.

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

20 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.

Baca Selengkapnya

Duduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro

20 jam lalu

Duduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro

Perseteruan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean dan eks Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro Wijanto Tirtasana kian memanas.

Baca Selengkapnya