TEMPO.CO, Surakarta - Pelabelan status benda cagar budaya untuk 80 bangunan di Surakarta dinilai dapat menjadi pendukung pariwisata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta Widdi Srihanto mengatakan biro wisata dapat memanfaatkannya sebagai obyek wisata baru.
"Misalnya membuat paket wisata blusukan kampung," katanya, Selasa, 1 Oktober 2013. Dia berharap keberadaan benda cagar budaya semakin mengukuhkan posisi Solo sebagai kota budaya dan kota wisata.
Wakil Ketua Asosiasi Biro Wisata di Surakarta Daryono mengatakan biro wisata bisa saja membuat paket wisata blusukan kampung. Apalagi datang ke kampung-kampung yang selama ini belum dikenal. "Padahal kampung itu bisa jadi punya sejarah yang menarik," ujarnya.
Hanya saja dia mengaku tidak bisa langsung membuat paket wisata dan mengajak wisatawan berwisata ke kampung-kampung. Menurutnya harus ada jaminan bahwa obyek wisata yang dikunjungi memenuhi standar pelayanan minimal.
Misalnya akses jalan yang mudah, higienitas lokasi yang dikunjungi, dan masyarakat yang ramah dan menyambut wisatawan. "Mungkin perlu pelatihan menyambut wisatawan bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu pegiat Komunitas Blusukan Solo Heru Prasetya mengatakan sudah dua tahun terakhir menyelenggarakan program blusukan ke berbagai kampung dan pasar di Surakarta. "Hampir semua kampung dan pasar tradisional punya sejarah," ucapnya.
Ia mengajak sekitar 50 wisatawan berkeliling ke berbagai kampung di Surakarta tiap bulannya. Misalnya ke Sondakan, Nayu, Kauman, dan Laweyan. Berbekal riset, perjalanan itu tak sekadar melihat obyek tapi juga ada penjelasan ihwal sejarah tempat yang dikunjungi. "Misalnya kampung Nayu bagian dari peninggalan Pura Mangkunegaran," katanya.
Dia mengaku tidak mengambil untung dari program blusukan. Dia mengklaim sebatas ingin mengenalkan kekayaan budaya Solo yang selama ini luput dari perhatian ke wisatawan. "Kadang wisatawan hanya membayar Rp 20 ribu untuk makan siang mereka sendiri. Bahkan pernah juga gratis," ucapnya.
Heru menegaskan selama ini tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah dan ingin mandiri. Sebab jika tergantung orang lain, ada kemungkinan program terhenti ketika tidak ada bantuan lagi. "Kami bergerak sendiri dengan relawan. Kami bertekad tetap menggelar blusukan Solo," katanya.
