Pasek Segera Serahkan Jabatan ke Ruhut Sitompul  

Reporter

Senin, 23 September 2013 12:07 WIB

Ruhut Sitompul. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Surat dari Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat soal pergantian Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Gede Pasek Suardika ke Ruhut Sitompul sudah masuk ke Komisi Hukum. Gede Pasek mengatakan saat ini tinggal mencari waktu untuk menyerahkan jabatan ke rekan separtainya itu.

"Secara administrasi sudah diganti," kata Pasek ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin, 23 September 2013. Surat pergantian dibuat pada 20 September 2013. Dia mengatakan tinggal menunggu apakah anggota Komisi Hukum dan HAM menerima atau tidak ketua yang baru.

Pasek berharap tak ada penolakan anggota Komisi terhadap Ruhut. Dia mengatakan penolakan pernah terjadi saat pergantian Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat beberapa saat yang lalu. Bila ada penolakan, dia tetap tak ingin menjadi Ketua Komisi tersebut.

"Dengan adanya surat ini, apa pun yang terjadi, saya tak mau jadi Ketua Komisi lagi," kata Pasek. Dia mempersilakan fraksi mencari pengganti yang lain bila Ruhut ditolak. Pasek menuturkan, dirinya saat ini membereskan tugas-tugas agar Ruhut bisa memimpin Komisi dengan lancar.

Partai Demokrat mencopot sejumlah kadernya dari struktur pimpinan fraksi dan pimpinan komisi Dewan Perwakilan Rakyat. Dua di antaranya Saan Mustofa sebagai sekretaris fraksi dan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM. Keduanya dikenal sebagai loyalis bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

SUNDARI




Topik Terhangat
Guyuran Harta Labora | Mobil Murah | Tabrakan Maut | Penembakan Polisi | Info Haji

Berita Terkait:
Labora Sitorus Belikan Anaknya Pajero Sports
Berapa Duit yang Disetor Labora ke Bos Polisi?
Labora Mengaku 'Bisnisnya' Direstui Atasan
Labora Mengaku Pangkatnya Masih Bripka

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya