TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Konstitusi sudah memulai sidang kedua peninjauan terhadap UU Mahkamah Agung hari ini, Kamis (25/11) di Jakarta. Permohonan sidang diajukan tiga advokad yaitu Dominggus Maurits Luitnan, Azi Ali Tjasa, L.A. Lada. Mereka meminta agar Pasal 36 UU MA tidak diberlakukan lagi. Pasalnya ini menyatakan MA dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris. Alasannya, pada UU Nomor 18/2003 tentang Advokad disebutkan bahwa advokad bersifat mandiri. Hal itu dijelaskan pada Pasal 12 UU Advokad bahwa pengawasan advokad dilakukan oleh organisasi advokad. Yang menjadi permasalahan ketika UU MA tahun 1985 direvisi menjadi UU Nomor 5 tahun 2004, Pasal 36 itu tidak ikut direvisi. Akibatnya, terjadi kerancuan siapakah yang sebenarnya berhak untuk melakukan pengawasan terhadap advokad. Karenanya, apabila yang digunakan adalah asas lex specialis drogat legi generalise, maka yang berlaku adalah UU Advokad. Namun, jika berdasarkan asas lex posteriori drogat legi anteriori, yang berlaku adalah UU MA. Sidang yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini, dipimpin oleh panel hakim yang terdiri dari Achmad Roestandi, I Dewa Gede Palguna, dan Maruarar Siahaan. Indriani-Tempo
Berita terkait
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan
2 hari lalu
Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaHamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum
3 hari lalu
Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.
Baca SelengkapnyaReaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR
3 hari lalu
Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?
Baca SelengkapnyaMK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?
3 hari lalu
MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaRespons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
3 hari lalu
Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaPSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap
3 hari lalu
Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024
3 hari lalu
Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen
4 hari lalu
Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024
4 hari lalu
Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan
4 hari lalu
Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnya
