TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Penyiaran DPR TB Hasanuddin menganggap stasiun televisi nasional TVRI menyalahi komitmen rapat dengar pendapat yang digelar medio Juli 2013. Alasannya, TVRI harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum mengenai aturan teknis penyiaran pemilu sebelum menyiarkan agenda partai politik, seperti penayangan ulang acara konvensi Partai Demokrat.
"Karena belum dirinci komitmennya sebagai TV publik dalam menyiarkan kegiatan partai di tahun politik, jadi penayangan ulang itu menyalahi kesepakatan dan tidak sesuai Undang-Undang Penyiaran," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, 18 September 2013.
Hasanuddin membenarkan lembaganya pernah sepakat agar stasiun televisi nasional TVRI menjadi terlevisi publik yang menayangkan kegiatan peserta pemilu. Kesepakatan itu, kata dia, diambil dalam dalam rapat dengar pendapat dengan direksi TVRI. Namun ia menegaskan kesepakatan masih harus dikaji secara rinci berdasarkan aturan teknis penyiaran pemilu.
TB Hasanuuddin mengatakan, TVRI harus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dahulu supaya penayangan agenda partai tidak bertentangan regulasi. Setelah berkoordinasi dengan KPU, Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, Komisi bidang Pemerintahan DPR akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk membicarakan teknis penyiaran partai, misalnnya tentang durasi waktu serta teknis wilayah visual lainnya agar tidak merampas hak publik.
Hasil pembicaraan KPU dan KPI, kata dia, kemudian dirumuskan dalam sebuah aturan yang akan didiskusikan lagi dengan TVRI. "Ini baru tahap kesepakatan awal, tetapi tidak kemudian melangkah sendirian," ujarnya. "Makanya, ini menjadi lancang karena belum ada pembicaraan dengan KPU dan KPI."
TB Hasuddin menyatakan, langkah TVRI menayangkan konvensi Demokrat selama 2,5 jam akan menimbulkan pertanyaan besar di kemudian hari. "Apakah nanti semua partai ditayangkan dalam durasi 2,5 jam juga, jadi kalau 11 partai berapa lama durasi yang digunakan?" ujar dia. Menurut dia, penayangan selama tiga jam tentu tidak masuk akal.
TB Hasanuddin mengatakan, komisinya tidak tinggal diam dengan sikap lancang TVRI tersebut. Mereka telah berkoordinasi dengan KPI untuk ditindaklanjuti. Sebelumnya, Direktur Utama Televisi Republik Indonesia Farhat Syukri mengklaim siaran konvensi Demokrat itu karena TVRI menjadi televisi pemilu. Itu alasan yang dipakai untuk membenarkan kebijakan dia menayangkan konvensi berjam-jam. Padahal, siaran konvensi itu ditayangkan secara gelondongan dan tanpa editing. (Baca: Bos TVRI Rancang Siaran Konvensi di Hotel Sultan)
Direktur Utama TVRI Farhat Syukri membantah kabar bahwa dia mengintervensi ruang redaksi medianya dan memerintahkan agar konvensi calon presiden Partai Demokrat disiarkan secara utuh pada Ahad, 15 September 2013, lalu. "Itu tidak benar. Masuk ke ruangan mereka saja, saya tidak," katanya ketika dihubungi, Selasa, 17 September 2013.
Farhat menegaskan bahwa tidak pernah ada pesanan dari istana atau pihak mana pun yang menekan TVRI untuk menyiarkan konvensi Demokrat. Menurut dia, pertimbangan TVRI menyiarkan konvensi Demokrat adalah asas kesamaan untuk semua partai yang tengah berkompetisi menuju Pemilu 2014. "Saya jamin, semua partai akan diperlakukan sama, sama-sama disiarkan penuh," kata Farhat.
TRI SUHARMAN
Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani |Penembakan Polisi| Miss World| Misteri Sisca Yofie| Info Haji
Berita Terpopuler:
Enam Jenis Ikan yang Sebaiknya Dihindari
Rusak Pengadilan, Ketua Pemuda Pancasila Ditangkap
SBY: Di Dunia, Hanya Indonesia Izinnya Berbelit
Pengusaha Minta Jokowi Tak Stop Mal di Jakarta
M.S. Hidayat: Saya Penyebab Kemacetan Jakarta
