Menteri Hukum dan HAK Azasi Manusia Amir Syamsudin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta -Meski telah mendapat respon positif dari pemerintah Australia untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin tak menargetkan waktu untuk memulangkan buron aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu. Menurut dia, pemulangan tersebut tergantung dari kebijakan pemerintah Australia sendiri.
"Kita harus sabar karena proses itu memerlukan waktu dan kedaulatan hukum negara tetangga kita, Australia, tentunya tidak mungkin kita intervensi," katanya di Rumah Sakit Meilia, Cibubur, 13 September 2013.
Amir mengatakan Pengadilan Tinggi Australia memang telah memutuskan untuk memeriksa permohonan ektradisi Adrian yang sebelumnya dikirimkan oleh pemerintah. Keputusan ini menggugurkan putusan pengabulan banding yang diajukan Andrian sebelumnya pada Pengadilan Federal Australia.
Meski Amir membantah bahwa untuk memuluskan proses ekstradisi itu pemerintah melakukan tukar guling, namun ia mengatakan sebelumnya Indonesia memang terus mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Australia. Menurut dia, pemerintah telah menerima tiga permintaan ektradisi dari negeri kanguru tersebut. "Kita selalu menerima kalau Australia meminta," katanya.
Adrian adalah bekas Direktur Utama PT Bank Surya, salah satu penerima dana BLBI. Dalam persidangan in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2002, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Namun pada akhir 2001, buron yang merugikan negara hingga Rp 1,9 triliun tersebut kabur ke Australia.
Di sana, Adrian kemudian mengajukan judicial review ke Pengadilan Federal Australia. Dia beralasan pemerintah Indonesia tidak memberikan data layak kepada Australia bahwa Adrian memiliki catatan kriminal sehingga layak dipulangkan ke Indonesia. Pengadilan Federal Australia pada 15 Maret 2012 mengabulkan permohonan Adrian.
