Kota Malang Akan Jadi Zona Anti Korupsi  

Reporter

Rabu, 11 September 2013 20:00 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Malang-Pemerintah Kota Malang menjajaki kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencipatakan zona anti korupsi di lingkungan pemerintah. Wakil Wali Kota Malang terpilih Sutiaji mengatakan pemerintah akan menjamin transparansi anggaran keuangan daerah dan mencegah korupsi. “Kami berkomitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih," kata Sutiaji, Rabu 11 September 2013.


Sutiaji berharap KPK membantu mengawasi penggunaan anggaran serta menjamin tata kelola keuangan yang bersih bebas korupsi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik 13 September 2013 lusa ini berkomitmen membuka seluruh anggaran keuangan daerah. "APBD merupakan dokumen publik, siapapun bisa mengakses," katanya.

Ketua Yayasan Malang Corruption Watch, Luthfi J. Kurniawan, mendukung komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih. Menurutnya, kerja sama tersebut bisa dilakukan dengan membuat nota kesepahaman. Nantinya KPK bakal menurunkan tim pencegahan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan. "KPK akan melakukan supervisi," katanya.

MCW menilai potensi korupsi di Pemerintah Kota Malang cukup besar sehingga harus diawasi dengan ketat. Menurut Luthfi, pihaknya mencatat ada 10 prioritas yang harus diselesaikan pemerintah terpilih, antara lain memperbaiki pelayanan publik, membenahi perencanaan pembangunan yang tak tepat sasaran, pembersihan birokrasi, perbaikan infratruktur, penataan transportasi, serta memperbaiki moralitas pejabat publik.


EKO WIDIANTO

Berita terkait

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

29 Juli 2023

Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

1 November 2022

Pengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah

Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

11 Oktober 2022

Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah

Baca Selengkapnya

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

2 Maret 2022

Tahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN

Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.

Baca Selengkapnya

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

18 Agustus 2021

Pilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah

Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

18 Agustus 2021

Meski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar

Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

17 Juli 2021

Tjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

17 Mei 2017

Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat e-Government

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah pusat bakal memaksa pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk menerapkan e-government.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

17 Mei 2017

Pemerintah Akan Mempercepat Penerapan Aplikasi E-Government

Asman menjelaskan, dengan sistem ini, pemerintah pusat tidak lagi menakar keberhasilan program daerah melalui penyerapan anggaran.

Baca Selengkapnya

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

25 Januari 2017

Mendagri Anggap Peran KASN Masih Diperlukan  

Wacana pembubaran KASN melalui revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya