TEMPO.CO , Yogyakarta:Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan sampai sekarang lembaga anti rasuah ini masih dalam tahap mengkaji kemungkinan mengajukan banding atas putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Inspektur Jendral Djoko Susilo. "KPK dalam posisi masih pikir-pikir. Hampir pasti ajukan banding," ujar Abraham seusai memberikan kuliah perdana untuk mahasiswa Pascasarjana UGM pada Kamis, 5 September 2013.
Meskipun demikian, Abraham menegaskan kemungkinan besar KPK akan mengajukan banding untuk vonis yang hanya mengganjar Djoko dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan tersebut. "Saya pribadi, ingin banding, tapi ini harus dibahas bersama semua pimpinan KPK," kata Abraham.
Menurut Abraham vonis itu belum memenuhi rasa keadilan. Dia menyoroti diskon yang diberikan oleh hakim untuk hukuman lama penjara yang terpaut jauh dari tuntutan jaksa KPK, 18 tahun. "Kami menghormati putusan ini, tapi banyak tuntukan KPK belum terpenuhi," ujar dia.
Abraham juga mengatakan hingga kini KPK masih mendalami sejumlah fakta persidangan penting di vonis Djoko. Namun, dia melanjutkan, belum ada kesimpulan pengembangan kasus yang menjerat Djoko akan mengarah pada petinggi Markas Besar Polri yang lain. "Masih kami kaji terus," kata dia.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdhil Alim mengritik vonis Majelis Hakim di persidangan Djoko karena lebih banyak mendasarkan putusan pada pelanggaran bekas Kepala Korps Lalu Lintas itu terhadap pasal-pasal di UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata dia Majelis Hakim kurang memberikan perhatian yang seimbang antara pelanggaran Djoko terhadap pasal-pasal UU TPPU dan UU Tindak Pidana Korupsi. "Seharusnya kedua-duanya," kata dia.
Dia menyarankan KPK tidak hanya segera mengajukan banding atas vonis ini. Sejumlah fakta persidangan bisa dimanfaatkan oleh penyidik KPK memburu aliran dana di kasus simulator SIM yang diduga mengarah pula ke sejumlah petinggi Polri atasan Djoko.
