Inspektur Jenderal Djoko Susilo digiring petugas seusai menjalani sidang pembacaan putusan (vonis) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (3/9). Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. TEMPO/Dhemas Reviyanto
“Besok kami akan mendengarkan isi hati Pak Djoko soal rencana bandingnya,” ujar kuasa hukum Djoko, Tommy Sihotang, saat dihubungi oleh Tempo, Rabu, 4 September 2013. Dia menyatakan terpidana kasus korupsi simulator mengemudi Korps Lalu Lintas Polri itu belum secara resmi menyatakan banding atas putusan majelis hakim.
Kuasa hukum berkukuh tindak pidana pencucian uang Djoko yang diusut oleh KPK hingga tahun 2003 tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi simulator yang diusut komisi. “Ini, kan, menimbulkan pertanyaan hukum,” kata Tommy.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menyatakan tak puas atas vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap bekas Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk terdakwa kasus korupsi simulator pembuatan surat izin mengemudi itu tak maksimal.
“KPK melihat hakim tak sepenuhnya mengakomodasi sanksi yang diminta KPK,” kata Bambang di kantornya kemarin. Jaksa KPK menuntut Djoko 18 tahun penjara serta uang pengganti Rp 32 miliar subsider 5 tahun penjara. Pun jaksa menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada jabatan publik yang oleh hakim tak dikabulkan.
Majelis hakim menilai Djoko terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang. Indikasinya, harta bekas Gubernur Akademi Kepolisian itu pada 2003-2010 mencapai Rp 54,625 miliar dan US$ 60 ribu. Padahal gajinya selama kurun waktu itu hanya Rp 407,136 juta, dan laporan harta kekayaan Djoko yang diserahkan ke KPK hanya Rp 1,2 miliar. “Djoko tak dapat membuktikan asetnya bukan berasal dari tindak pidana,” kata hakim anggota, Anwar, dalam persidangan kemarin.
