TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Fraksi PDI-P dan anggota Komisi I DPR RI, Tjahyo Kumolo menyesalkan pernyataan Ketua DPR, Agung Laksono, di Istana pada Rabu (10/11) mengenai pembubaran koalisi-koalisi DPR. Hal ini seolah menegaskan jika di DPR memang ada pengkotak-kotakan. Menurut Tjahyo, adanya beberapa fraksi yang berhimpun dalam satu bulan terakhir ini adalah hal yang wajar dalam dunia politik. "Tapi sebagai ketua DPR, saya menghimbau Pak Agung untuk tidak mendramatisir adanya pengelompokan itu," katanya kepada wartawan setelah mengikuti rapat komisi XI Kamis siang ini (11/11), di Jakarta.Tjahyo berpendapat pernyataan itu sangat salah. "Sekarang di DPR tidak ada istilah pengelompokan koalisi. Yang ada, anggota DPR yang berhimpun dalam fraksi-fraksi," lanjutnya. Soal anggapan orang tentang adanya pengelompokan dua kubu di DPR, menurutnya sifatnya kasuistis.Tjahyo meminta, Agung Laksono sebagai ketua DPR perlu menjernihkan masalah yang dia sebutkan dalam kelembagaan DPR itu tidak ada. Dalam Tatib DPR juga tidak ada istilah itu. Pernyataan Agung kemarin dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Tugas DPR, menurutnya, tidak melihat dari fraksi atau partai mana anggota itu berasal. Yang didahulukan adalah niat yang sama untuk melakukan pengawasan, membuat undang-undang, dan menyusun APBN bersama pemerintah.Syarief Hasan, wakil ketua fraksi partai Demokrat, yang ditemui siang ini di kantornya menyatakan hal senada dengan Tjahyo. "Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan secara formal tidak pernah terbentuk. Jadi apanya yang dibubarkan," katanya sambil tersenyum.Menurut Hasan, pembentukan koalisi itu semata-mata karena persamaan visi dan misi mereka masing-masing. Dia meminta terminologi itu dihilangkan dan tidak diungkit lagi agar ada unsur kebersamaan dalam Dewan. "Sekarang anggota DPR kan satu. Mereka dipilih rakyat dan merupakan perpanjangan tangan dari partainya masing-masing," katanya mengakhiri pembicaraan. Suliyanti - Tempo