Djoko Susilo Divonis, Polisi Siapkan Barracuda  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Selasa, 3 September 2013 10:37 WIB

Irjen Djoko Susilo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Djoko Susilo bakal divonis siang ini. Kepolisian memperketat pengawalan sidang dengan menyiagakan personel dan menempatkan mobil barracuda di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Mobil barracuda yang biasanya digunakan untuk mengamankan demonstrasi itu terparkir di depan gedung pengadilan dengan mesin menyala. Sedangkan para personel Kepolisian memilih duduk di dalam gedung sambil menunggu sidang putusan yang direncanakan dimulai pukul 13.00 itu


Selain mobil dan personel, pengamanan sidang juga dilengkapi dengan pintu metal detector. Pintu yang telah dibawa sejak kemarin itu diletakkan di lantai 1, tepat di depan pintu masuk ruang sidang.

Dalam sidang dua pekan kemarin, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Djoko dihukum pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Selain hukuman tersebut, jaksa juga meminta majelis menjatuhkan pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti Rp 32 miliar atau diganti 5 tahun kurungan, dan mencabut hak memilih-dipilihnya dalam jabatan publik.


Jaksa menilai mantan Kepala Korps Lalu Lintas itu terbukti korupsi pada proyek pengadaan simulator uji kemudi roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011. Menurut jaksa, Djoko memperkaya diri sendiri sebesar Rp 32 miliar dan merugikan keuangan negara sebanyak Rp 121,8 miliar.

Dia juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sejak 2003. Soalnya, asetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya resminya yang dilaporkannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.


NUR ALFIYAH

Berita Terpopuler:


Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan
PPP Walkout, Pengamat: Tidak Ada Pengaruhnya
Kasus Trafficking, Gadis-Gadis Ini Dijerat Utang
Tiga Wartawan Diduga Peras Kepala Sekolah
Bagaimana Kain Etnik Beradaptasi dengan Zaman

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya