TEMPO.CO, Bandung - Direktur Utama PT Pos Indonesia Budi Setiawan mengungkapkan, Kartu Perlindungan Sosial yang statusnya Retur (kembali) jumlahnya 267.810 kartu. “Itu yang retur karena berbagai hal,” kata dia di Bandung, Jumat, 30 Agustus 2013.
Budi merinci, ada 5 kategori untuk kartu KPS dengan status Retur itu. Yakni alasan ditolak, pindah , penerima tidak dikenal, meninggal, serta alasan lainnya termasuk yang mengaku tidak mau menerima. “Paling banyak karena ditolak hampir 40 persen, sekitar 25 persen meninggal, 25 persen tidak dikenal, dan sisanya karena alasan lainnya,” kata dia.
Di Jawa Barat misalnya, total ada 25 ribu kartu KPS berstatus Retur. Rincinya sekitar 6 ribu kartu dikembalikan karean ditolak, 8 ribu kartu Retur karena alasan pindah, 4 ribu kartu dinyatakan penerimanya tidak dikenal, 2 ribu kartu lebih penerimanya meninggal, serta lebih dari 3 ribu kartu karena alasa lainnya.
Budi mengatakan, awalnya sejumlah daerah mengklaim menolak penyaluran BLSM. Namun di saat ini hampir semua daerah yang dulu menyatakan menolak, sudah bisa menerimanya. Dia mencontohkan, Kabupaten Sampang yang mengklaim menolak, sudah menerima pembayaran BLSM.
Soal kartu KPS dengan status Retur itu, Budi mengatakan, pemerintah tengah memproses penggantiannya. PT Pos, masih menunggu data terakhir pemerintah untuk mulai mencetak kartu baru untuk RTS penggantinyua.
Menurut dia, proses penggantian penerima BLSM itu menunggu persetujuan Kementerian Sosial. Mekanisme penggantian kartu itu, diproses lewat musyawarah desa dan kelurahan, hasilnya dikirimkan pada Kementerian Sosial. “Setelah di approve Kemensos, akan dicetak 267 ribu kartu pengganti,” kata Budi.
Direktur Operasi Surat Pos dan Paket Pos PT Pos Indonesia Ismanto mengatakan, per hari ini, Jumat, 30 Agustus 2013 pukul 11 siang, baru 40 ribu RTS pengganti yang diterima pemerintah. “Data itu di input dari seluruh kantor pos di Indonesia,” kata dia.
Menurut dia, PT Pos Indonesia menunggu data pengganti itu sampai 7 September 2013. “Begitu data oke, kita langsung cetak,” kata Ismanto. “Distribusinya paling lama seminggu.”
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Bryan Domani Perankan Sena di Film Temurun, Sebut Karakternya Jomplang dengan Kenyataan
1 menit lalu
Bryan Domani menyebut perannya sebagai kakak Yasamin Jasem di film Temurun berbeda jauh dengan kesehariannya dengan Megan Domani.
Baca SelengkapnyaMuhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024
3 menit lalu
Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.
Baca SelengkapnyaKemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana
5 menit lalu
Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam sebulan terakhir.
Baca SelengkapnyaMerangsek ke Segmen Ponsel Fotografi, Segini Harga Vivo V30e di Indonesia
9 menit lalu
Vivo V30e yang menggunakan sensor kamera dari Sony resmi meluncur di pasar Indonesia mulai hari ini, Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaDahyun TWICE Bakal Debut Film Indie Berjudul Sprint
11 menit lalu
Dahyun TWICE akan beradu akting dengan Ha Seok Jin dan Lee Shin Young
Baca SelengkapnyaIndonesia vs Irak, Ini 5 Tips Bikin Nobar Makin Seru
15 menit lalu
Semakin banyak masyarakat yang menggelar kegiatan nonton bareng alias nobar untuk memberikan semangat kepada para timnas Indonesia.
Baca SelengkapnyaPiala Asia U-23: Kapten Irak Muntadher Mohammed Bilang Timnas Indonesia adalah Tim Kuat, tapi...
17 menit lalu
Kapten Timnas U-23 Irak Muntadher Mohammed ingin menebus kekalahan dari Jepang dan mengamankan tiket Olimpiade saat menghadapi Timnas Indonesia.
Baca SelengkapnyaPesan Cak Imin untuk Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB pada Pilkada 2024
28 menit lalu
Cak Imin mengatakan pilkada perlu dijadikan momentum mewujudkan perbaikan dan perubahan di setiap lini.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Dapat Uang Pensiun dalam UU Desa Terbaru
29 menit lalu
Dalam UU Desa yang baru, kepala desa akan mendapatkan tunjangan purnatugas atau uang pensiun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Dorong Lembaga Keuangan Prioritaskan Kredit untuk Difabel
30 menit lalu
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memprioritaskan kalangan difabel.
Baca Selengkapnya