Pengendara motor melintasi gedung Wisma Atlet di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Mei 2012. Proyek senilai 1,2 trilyun ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adhi Tbk. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pendidikan dan Olah Raga Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pimpinan DPR memanggil Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Ketua Komisi, Agus Hermanto, pemanggilan itu untuk meminta kejelasan adanya dua audit investigasi tahap kedua proyek pembangunan Stadion Hambalang yang berbeda.
"Kami (Komisi Pendidikan) tak bisa, pimpinan DPR yang berwenang memanggil BPK," kata Agus ketika ditemui seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 29 Agustus 2013. Dia mengatakan, hari ini Komisi berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Dia tak tahu kapan BPK akan dipanggil ke parlemen.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo, mengatakan siap dipanggil DPR. Dia akan memberi keterangan seputar perbedaan audit Hambalang pada Juli dengan yang diserahkan ke parlemen pada 23 Agustus lalu. Menurut Hadi, audit BPK yang asli adalah yang diserahkan ke DPR.
Mengenai isinya ada 15 nama anggota DPR atau tidak, Hadi menolak menjawab. Dia beralasan laporan audit ini dokumen rahasia negara, tak boleh dibuka kepada publik. Dia juga membantah adanya intervensi dari DPR. Lembaga pemeriksa ini, kata Hadi, sudah bekerja dengan independen.
Dalam audit Hambalang tahap dua BPK, yang salinannya diterima Tempo, terdapat 15 nama anggota DPR yang diduga ikut memuluskan penganggaran proyek Hambalang. Sembilan anggota meneken persetujuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2010 sebesar Rp 600 miliar, meski belum dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi dan Kementerian Olahraga.
Mereka yang menandatangani persetujuan itu antara lain empat pemimpin Komisi OLahraga saat itu, yakni Mahyuddin NS., Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi, dan Abdul Hakam Naja. Sedangkan anggota yang ikut menandatangani antara lain Angelina Patricia Pingkan Sondakh dan Juhaini Alie.
BPK juga menemukan keterlibatan anggota lainnya dalam persetujuan alokasi anggaran Kementerian Olahraga tahun 2011. Persetujuan diberi meski anggaran optimalisasi Rp 920 miliar belum dibahas ataupun ditetapkan dalam rapat kerja bersama Kementerian.
Mereka yang ikut menandatangani antara lain Utut Adianto dan Eko Hendro Purnomo. Ketika audit itu diterima oleh pimpinan DPR, tidak disebutkan 15 legislator yang sempat disebut melanggar mekanisme pembahasan anggaran proyek Hambalang.
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
