Koalisi Kerakyatan Protes Pembacaan Interpelasi

Reporter

Editor

Selasa, 9 November 2004 16:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Umpatan dan teriakan dari anggota mewarnai jalannya sidang paripurna DPR. Bahkan ada anggota yang memukul meja pada sidang yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, Selasa (9/11) di Gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan. Aksi itu dilakukan menyusul pembacaan surat interpelasi sejumlah anggota DPR kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut pergantian Panglima TNI. Habil Marati, anggota dari Fraksi PPP maju ke depan mimbar memprotes kebijakan pimpinan Dewan yang mempersilahkan pembacaan surat interpelasi itu. Anggota dari Fraksi PPP dan Partai Demokrat mendukung protes itu. Agung Gunanjar, dari Golkar, meminta anggota Dewan menjaga wibawa lembaga. Wartawan foto yang mencoba mengabadikan aksi itu lebih dekat didorong petugas keamanan. Keributan baru reda setelah Agung Laksono menghentikan pembacaan surat interpelasi. Agenda sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan usul perubahan peraturan tata tertib DPR dan pembacaan nama-nama anggota komisi. Ryaas Rasyid, anggota DPR dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan prihatin dengan kelakuan anggota Dewan. Menurutnya tidak menjadi soal jika surat interpelasi dibacakan di depan sidang. ?Ini merupakan gejala awal hubungan yang buruk antara pemerintah dan legislative. Presiden harus tahu dan mengantisipasi agar ke depan tidak terjadi stagnasi demokrasi,? katanya. Suliyanti-Tempo

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

11 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya