BPK Bungkam Soal 15 Anggota DPR Terkait Hambalang

Sabtu, 24 Agustus 2013 06:45 WIB

Ketua BPK Hadi Poernomo, seusai menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tahap II tahun 2011, dalam rapat Paripurna, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 3-04 2012. TEMPO/Imam Sukamto/IS2012040306

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo enggan mengomentari soal adanya keterlibatan 15 anggota Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memuluskan proyek Hambalang. Hadi mengatakan pihaknya tidak bisa membuka hasil pemeriksaan tersebut kepada publik.


"Sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, investigasi (bersifat) rahasia. Saya tidak bisa, itu sudah masuk substansi," kata Hadi seusai menyerahkan audit investigasi Hambalang tahap II ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2013.


Hadi juga tidak mau berkomentar soal adanya aliran dana ke anggota Dewan. Namun menurut dia, secara umum pihaknya memang menemukan adanya pembayaran dan aliran dan yang diikuti dengan rekayasa akuntansi. "Secara persoalan dana ada aliran dana dan rekayasa," katanya.


Berdasarkan dokumen audit investigasi Hambalang tahap II yang salinannya diperoleh Tempo, BPK menemukan adanya keterlibatan 15 anggota Komisi Olahraga DPR dalam memuluskan pembahasan anggaran untuk proyek Hambalang. Dalam hasil audit itu, BPK menilai 15 legislator tersebut melanggar mekanisme pembahasan anggaran.


BPK menyimpulkan ada dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan pencairan uang muka. Akibatnya, negara rugi Rp463,67 miliar (hasi pengurangan nilai uang yang masih berada pada KSO AW sebesar Rp8,03 miliar).


Advertising
Advertising

Menurut BPK, sembilan anggota menandatangani persetujuan alokasi anggaran perubahan 2010 sebesar Rp 600 miliar meski belum dibahas dengan Kementerian Olahraga. Mereka antara lain empat pimpinan komisi saat itu, Mahyuddin N.S, Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi, dan Abdul Hakam Naja, serta sejumlah anggota seperti Anggelina Patricia Pingkan Sondakh dan Juhaini Alie.


BPK juga menemukan sejumlah anggota komisi menyetujui alokasi anggaran Kementerian Olahraga tahun 2011 meskipun anggaran optimalisasi sebesar Rp920 miliar belum dibahas bersama Kementerian. Mereka yang ikut menandatangani antara lain Utut Adianto dan Eko Hendro Purnomo.


ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler:

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

1 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

36 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

39 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

40 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

40 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

40 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

40 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

40 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

41 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

44 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya