Juru bicara komite konvensi partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) didampingi anggota Komite Konvesi Partai Demokrat Didi Irawadi (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat Tim Konvensi kandidat Capres Partai Demokrat di Jakarta, Senin (19/8). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang akan memutuskan sanksi buat para kader partai berlambang banteng tersebut yang mengikuti konvensi Partai Demokrat. "Itu kewenangan ketua umum," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 22 Agustus 2013.
Salah satu kader PDIP yang dikabarkan ikut konvensi Partai Demokrat adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih. Sebelumnya, Partai Nasional Demokrat mengeluarkan sanksi pemecatan bagi kader yang mengikuti konvensi Partai Demokrat. Partai NasDem memecat Ketua Dewan Pertimbangannya Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, ketika mantan Panglima TNI itu menyatakan siap menjadi peserta konvensi calon presiden di Partai Demokrat.
Menurut Ribka, kader PDIP akan mematuhi prinsip dan peraturan partai. "Mereka tidak akan datang kalau punya prinsip," ujar dia. Ribka menuturkan, anggota PDIP sadar akan rambu-rambu yang sudah digariskan oleh partai.
Dia menambahkan, persoalannya bukan apakah kadernya diundang oleh partai demokrat. "Masalahnya mereka datang atau tidak," ujarnya. Ribka enggan mengomentari kabar yang beredar bahwa partai Demokrat dituding membajak kadernya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Nunik Sriyuningsih, menyerahkan keputusan soal ikut-tidaknya kader partai Rustriningsih dalam konvensi capres Demokrat kepada Rustianingsih sendiri.
"Itu keputusan pribadi Ibu Rustri," kata Nunik. Menurutnya, partai tak bisa menghalang-halangi keputusan individu, meski individu tersebut merupakan kader partai. Menurut Nunik, bila Rustri mengikuti tawaran Demokrat mengikuti konvensi capres, maka secara otomatis keanggotaannya lepas dari PDIP. "Kalau ikut konvensi berarti keluar dari PDIP," katanya.
