TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, HM. Rasyid, akhirnya angkat bicara terkait riuhnya kontroversi tentang tes keperawanan untuk siswa SMA dan sederajat. Ia membantah telah mengusulkan tes tersebut. “Saya luruskan bahwa kami di dinas pendidikan tak pernah mewacanakan program itu,” kata Rasyid saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2013.
Menurut Rasyid, polemik seputar pelaksanaan tes keperawanan di Prabumulih muncul lantaran ada pernyataannya yang disalahartikan. Rasyid menjelaskan, mulanya dia hanya menanggapi rencana salah satu orang tua siswi yang ingin melakukan tes keperawanan untuk anaknya.
Siswa yang dimaksud Rasyid pernah terjaring dalam razia tindak pidana perdagangan orang di Prabumulih. Setelah operasi itu, sang anak yang tertangkap dituduh sudah tidak perawan lagi. Karena tak terima anaknya disebut tak perawan, orang tua siswi itu menantang agar dilakukan tes keperawanan. “Saya tanggapi itu dan dukung dilakukan tes keperawanan supaya tak terjadi fitnah.”
Di luar kasus itu, Rasyid mengatakan tak pernah berniat memberlakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi SMA dan sederajat. Apalagi sampai menyiapkan alokasi dana untuk tes melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014. Dia juga mengatakan, tes keperawanan ini tak pernah terpikir dan masuk dalam rencana program dinas pendidikan.
Rasyid bahkan menyatakan tes keperawanan sangat tak etis untuk diterapkan. “Dipandang dari berbagai aspek jelas ini tak tepat. Apalagi bila dikaitkan dengan HAM, ini jelas tak mendidik siswa.” Pelaksanaan tes keperawanan, kata dia, juga melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
Sebelumnya, wacana pelaksanaan tes keperawanan ini ramai diberitakan di berbagai media. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, pun turut berkomentar soal wacana ini. Nuh menyebutkan tes keperawanan tak bisa diterapkan dan tak pernah diatur. Tes keperawanan juga dinilai tak relevan dan bertentangan dengan prinsip pendidikan itu sendiri.
