TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, punya rekam jejak yang bersih dari tindak pelanggaran hak asasi dan korupsi. Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanuddin, mengklaim pernyataan itu hasil dari pertemuan dia dengan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 19 Agustus lalu.
"Ketua Komnas HAM sampaikan bahwa mereka tak pernah dapat aduan pelanggaran HAM tentang Moeldoko," kata Tubagus dalam sambutan uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I, Rabu, 21 Agustus 2013.
Tubagus melanjutkan, ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, juga membantah Moeldoko terlibat Operasi Sajadah, saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Menurut dia, Komnas sudah melakukan investigasi terhadap dugaan ini. Namun penyelidik Komnas tidak menemukan keterlibatan Moeldoko dalam Operasi Sajadah.
"Terakhir Komnas HAM berharap kedepannya ada kerjasama lebih lanjut dengan TNI terkait masalah HAM," kata Tubagus.
Mengenai rekam jejak korupsi, Tubagus juga menyebut Moeldoko bersih. Giliran ketua Komisi Pertahanan Mahfud Sidiq yang memuji Moeldoko. Menurut dia, pimpinan KPK beranggapan bahwa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Moeldoko termasuk langka. "Langka karena penyampaiannya jujur dan terbuka," kata Mahfud.
Dia pun berharap jika kelak Moeldoko memimpin TNI dengan bersih dan terbuka pula. "Juga (TNI) mendukung pemberantasan korupsi."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan pensiun. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kasad.
