Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat memerintahkan Menteri Pendidikan Mohhamad Nuh mengambil langkah tegas terkait Kepala Dinas Prabumulih yang berniat mengadakan tes keperawanan untuk calon siswa SMA dan sederajat. Ia meminta Kementerian Pendidikan melarang dengan tegas adanya tes tersebut.
Agung menyatakan keberatannya terkait tes tersebut. "Kayak enggak ada kerjaan lain saja," kata Agung di kantornya, Rabu, 21 Agustus 2013. Menurut Agung, jika ingin memberi pendidikan seksual kepada siswa, penjelasan tentang HIV Aids atau keluarga berencana akan lebih bermanfaat.
Selain itu, kata dia, dari segi kesantunan, tes keperawanan sangatlah tidak sesuai etika. "Nanti tambah lagi ada tes perjaka, aneh-aneh saja," kata dia. Agung menilai, memaksimalkan tes kecerdasan siswa jauh lebih penting ketimbang tes-tes yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan.
Kabar tentang kebijakan tes keperawanan ini berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Melalui situs nasional, ia mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Rasyid menyadari kebijakan ini bakal menuai kecaman. Namun, dia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
