Akil Mochtar Minta Didoakan Lancar Urus MK Lagi  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 20 Agustus 2013 13:13 WIB

Akil Mochtar. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Muhammad Akil Mochtar kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2016. Akil mengucapkan sumpah jabatan di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 20 Agustus 2013.

Dalam sambutannya seusai dilantik menjadi Ketua MK, Akil mengharapkan doa semua pihak agar dirinya mampu menjalankan tugas dengan baik. "Juga doa kepada sembilan hakim konstitusi agar dapat menjalankan tugas," ujar Akil.

Akil terpilih kembali sebagai Ketua MK periode 2013-2016 secara aklamasi. Pada rapat pleno pemilihan Ketua MK pada Senin kemarin, 19 Agustus 2013, Akil memenangi voting yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Pemilihan kembali Ketua MK didasarkan pada berakhirnya masa jabatan Akil pada 16 Agustus 2013 lalu.

Masa jabatan Akil untuk periode ini akan berlangsung selama 2 tahun 6 bulan. Acara pengambilan sumpah tersebut juga dihadiri oleh hakim konstitusi lain, yaitu Harjono, Maria Farida Indrati, Achmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, serta Patrialis Akbar.

Selain memilih Akil sebagai ketua, rencananya pada hari ini MK juga akan mengadakan rapat pleno khusus untuk menentukan Wakil Ketua MK. Masa jabatan Wakil Ketua MK sebelumnya, Achmad Sodiki, habis sejak 13 Agustus 2013.

FAIZ NASHRILLAH

Topik terhangat:
Suap SKK Migas
| Penembakan Polisi | Pilkada Jatim | Rusuh Mesir

Berita lainnya:

Ini Nasib Tragis Lima Tokoh yang Kontroversial

Para Jawara di Tenabang

Toyota Luncurkan New Kijang Innova

CIA Akui Berada di Balik Kudeta Iran

Petinggi Kernel Oil Bungkam Lagi

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

2 hari lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

2 hari lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

2 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

2 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

2 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

2 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya