Ali Masykur: Bukan Semata Berebut Kursi

Reporter

Editor

Kamis, 4 November 2004 03:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perbedaan dua kubu di DPR bermula dari kesepakatan penggunaan mekanisme proporsional dalam pemilihan pemimpin komisi di DPR. Namun, fraksi PBR dan PDS melakukan walk out dengan alasan mekanisme itu tidak sesuai tata tertib. Sehari kemudian, Ketua Fraksi PKB beralih dari Mahfud MD menjadi Ali Masykur Musa. Perubahan pimpinan fraksi ditubuh PKB ini berpengaruh pada hasil kesepakatan tentang mekanisme proporsional dalam pemilihan pimpinan komisi DPR. Tak lama setelah menjadi Ketua Fraksi PKB, Ali Masykur menyoal jatah kursi ketua komisi untuk PKB yang dinilai tidak proporsional. Terutama setelah dibanding dengan jatah fraksi PAN. Akhirnya PKB mendukung kebijakan Koalisi Kebangsaan untuk menggunakan mekanisme dalam tata tertib bukan proporsional. DPR pun memanas hingga sekarang. Berikut penuturan Ali Masykur kepada Purwanto dari Tempo di gedung DPR. Apa saja sebenarnya solusi dari PKB untuk menghentikan beda pendapat dengan lima fraksi di DPR ini?Pada prinsipnya, koalisi kebangsaan tidak menginginkan sapu bersih pemimpin Komisi. Makanya koalisi keudian menyisakan 10 kursi wakil ketua dan 1 kursi ketua di Komisi dan badan kelengkapan lainnya. Prinsipnya PKB siap berunding, jika memang bermaksud komposisi berimbang. Yang penting, DPR bisa segera jalankan tugasnya dengan baik. Yang jelas Tata tertib sudah sah sehingga Komisi sekarang ini harus diselamatkan. Kursi itu diambil darimana?Jumat dua pekan lalu, saat Komisi terbentuk dan lima fraksi tidak datang, koalisi sudah menyiapkan sejumlah kursi kosong. Selain itu, kursi akan diambilkan dari sejumlah kursi pemimpin yang dihuni dua fraksi dalam satu komisi. Dan juga dua kursi wakil ketua untuk PAN.Bagaimana sikap PKB dengan komposisi yang ditawarkan oleh Koalisi Kerakyatan?PKB sangat negotiable. Selama DPR efektif. Yang penting lima fraksi masuk komisi. Efektifitas DPR berjalan lebih baik. Soal pembagian komposisi baru, bisa dirundingkan. Sebenarnya persoalan yang terjadi di DPR ini disebabkan oleh apa?Yang jelas, ini bukan semata-mata berebut kursi. Tapi, saya tidak mau menyebutkan alasan lainnya. Bagaimana hasil pendekatan sekarang ini?Seluruh fraksi telah menyepakati kocok ulang. Juga sepakat untuk kembali ke tata tertib. Sedangkan, kami juga menegaskan bahwa pembentukan komisi itu sah berdasarkan konstitusi. Prinsipnya kita duduk dulu.Bagaimana dengan tawaran kepada Koalisi Kerakyatan tentang 3 kursi ketua dan 14 kursi wakil ketua untuk mereka?Saya tidak tahu angka itu akan diambil dari mana. Tapi saya yakin, Ketua sudah mempertimbangkannya.Apakah satu kursi itu akan diambil dari perolehan PKB lalu?Tidak ada bayangan untuk memberikan kursi ketua. Atau darimana kursi ketua itu akan diambilkan darimana. Tapi, itu bisa dirundingkan

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

4 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

5 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

10 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

12 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

13 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

17 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya