Fraksi PKS DPR Inginkan Sidang Paripurna Diulang

Reporter

Editor

Rabu, 3 November 2004 22:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untung Wahono berharap konflik internal DPR yang berlarut-larut, antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan segera ada jalan keluarnya. Untuk itu, pihaknya menginginkan sidang paripurna ulang. Sidang itu untuk mengesahkan anggota komisi, dan agar keputusan sidang terdahulu bisa diperbaiki, ujarnya disela-sela acara buka puasa bersama di rumah Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, Rabu (3/11). Untung tetap berpendapat, sidang paripurna silam yang telah memutuskan kelengkapan DPR tidak sah karena jumlah anggota dan fraksi yang hadir tidak memenuhi kuorum. Saat ini pihaknya masih membahas kebijakan apa yang akan diambil guna mengatasi konflik internal itu. "Apakah akan menggunakan upaya hukum ataukah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung (MA)," ujarnya. Untung membantah bahwa Koalisi Kerakyatan, tempat PKS bergabung, menginginkan lebih banyak kursi ketua komisi di DPR. Menurut dia, pihaknya tidak keberatan jika Koalisi Kebangsaan menguasai semua posisi ketua komisi. Selama masih mentaati peraturan yang ada, katanya menambahkan. Adapun Jimly Ashiddiqie kembali menengaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan turut campur dan terlibat terlalu jauh dalam konflik internal DPR. Hal senada juga diungkapkan kembali oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang turut hadir dalam acara berbuka puasa itu. "MPR sebagai lembaga tertinggi negara memberi kesempatan kepada DPR untuk menyelesaikan konfliknya sendiri," ujar mantan Presiden PKS ini.Indriani - Tempo

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

7 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

10 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

14 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya