11 Jam Usai Rudi Diciduk, SBY Belum Tahu Juga

Reporter

Rabu, 14 Agustus 2013 12:42 WIB

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berbicara dengan Menteri ESDM Jero Wacik sebelum rapat kerja terbatas dengan Presiden SBY di Jakarta, pada 7 Mei 2013. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Julian Aldrin Pasha, enggan mengomentari ihwal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Rudi Rubiandini, Selasa malam kemarin, 13 Agustus 2013. Penangkapan Rudi dilakukan pada pukul 22.30 di rumah Rudi dan pukul 24.00 di tempat lain dengan sasaran orang berbeda.

Saat Tempo menghubungi Julian pada Rabu pagi sekitar pukul 09.30, dia mengatakan SBY belum menerima laporan soal penangkapan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. "Presiden SBY belum menerima laporan penangkapannya," kata Julian saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 Agustus 2013. Artinya, sekitar 11 jam setelah Rudi ditangkap, SBY belum mendapatkan laporan penangkapan tersebut.



Julian mendukung langkah-langkah komisi antirasuah ini dalam melaksanakan tugasnya. "Domain Komisi Pemberantasan Korupsi ada di ranah hukum," ujar dia.

Rudi diduga menerima suap uang senilai US$ 700 ribu dari perusahaan asing yang berbisnis di sektor minyak. KPK pastikan menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dari enam orang itu, hanya tiga yang berhubungan langsung dengan dugaan tersebut. "Kami menangkap orang berinisial R, A, dan S," kata juru bicara KPK, Johan Budi. R diketahui adalah Rudi, sedangkan A dan S adalah pihak swasta.



Rudi, mantan Sekretaris Jurusan Teknik Perminyakan ITB ini, dilantik sebagai Kepala SKK Migas pada 16 Januari 2013 lalu. Kala itu, Rudi dinilai cocok memimpin lembaga baru pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

"Pelantikan Saudara hari ini disaksikan tokoh lingkaran pertama Presiden, ini menunjukkan vitalnya SKK Migas," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam pelantikan Kepala SKK Migas di Kementerian ESDM, saat itu. Dalam pelantikan tersebut, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Kala itu Jero Wacik meminta Rudi segera menjalankan tugasnya sebagai Kepala SKK Migas setelah dilantik. Sebab, Jero menilai Rudi bukan orang baru di organisasi SKK Migas, yang dulunya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. "Saudara bukan orang baru, tapi berasal dari sana. Pernah menjadi Deputi Operasi di BP Migas. Jadi tidak perlu lama-lama orientasi, langsung kerja saja," kata Jero. Rudi dan Jero sudah lama saling mengenal karena sama-sama lulusan Institut Teknologi Bandung.

ALI AKHMAD


Topik Terhangat:

FPI Lamongan Bentrok
| Arus Balik Lebaran | Konvensi Partai Demokrat | Ahok vs Lulung | Sisca Yofie

Berita Terpopuler:
Siapa E, Perwira Polisi Teman Dekat Sisca Yofie

Telepon Sisca Yofie Digilir Empat Orang

Ini Pengakuan Lengkap Pembunuh Sisca Yofie

Makian Sisca Yofie di Facebook untuk Sang Mantan

Tubuh Sisca Yofie Terseret di Aspal, Tak Terangkat

Ini Alasan Preman Tenabang Kejar Manajer Pasar

Advertising
Advertising

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

4 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

4 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

7 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

11 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

13 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

19 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya