TEMPO Interaktif, Morowali: Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu siang kemarin (29/10) nyaris rusuh menyusul aksi demo mempertahankan Kolonoldale sebagai ibukota Kabupaten Morowali yang defenitif. Tak kurang 200 massa yang tergabung dalam Forum Percepatan dan Pemekaran Kabupaten Morowali (FPPKM) yang sejak Sabtu (30/10) pagi sudah mengepung kantor DPRD daerah itu. Wakil Ketua DPRD Morowali Abdin Halilu mengatakan UU No 51/1999 tidak menyebutkan pemindahan ibu kota Morowali sementara dari Kolonodale ke ibukota defenitif Bungku. Sehingga harus diatur oleh peraturan pemerintah (PP). Sementara, pihak FPPKM menghendaki pemindahan ibukota sementara ke ibukota dfenitif harus diatur PP karena pelaksanaan UU tersebut banyak yang tidak dipatuhi. Pernyataan Abidin tersebut membuat anggota FPPKMmelempar sejumlah asbak rokok microfon dan sejumlahkursi yang sudah siap dilemparkan ke anggota dewanyang menerimanya. Untungnya 13 anggota DPRD yangmenerima langsung mencari perlindungan dan selanjutnyakeluar dari ruangan dengan pengawalan aparat keamananyang ketat. Massa kemudian mendatangi kediaman upati MorowaliAndi Muhammad AB untuk kemudian mendaulatnyamenyampaikan pernyataan komitmennya untuk tidakmemindahkan ibukota Morowali dari Kolonodale keBungku. Sepanjang jalan dari kantor DPRD ke rumahjabatan Bupati Andi Muhammad massa sudah bertindaksedikit anarkis. Massa lalu membakar ban mobildihadapan rumah jabatan Bupati Andi Muhamamd. Dihadapan ratusan massa, Bupati Andi Muhammad berjanjiakan membagi dua wilayah Morowali. Satu KabupatenMorowali sendiri dan satu lagi Kabupaten Labua."Pemekaran Kabupaten Morowali satu-satunya solusi dalammenyelesaikan pertikaian perebutan ibukota diMorowali," Katanya kepada Tempo via tetepon Mingguini. Koordinator FPPKM menyetujui langkah Bupati AndiMuhammad. Untuk mencegah Morowali seperti kavbupateninduknya Poso maka pemekaran kabupaten menjadi pilihanyang tepat. "Kami setuju Morowali dimekarkan,lagi puladaerah ini masih sangat luas," tegasnya. Darlis - Tempo