TEMPO.CO, Jakarta - Lima anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat hari ini ke Surabaya, Jawa Timur, untuk melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pemulihan hak pencalonan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja. "Kami sudah tiba di Surabaya. Akan berkonsolidasi dan segera rapat pleno," kata anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada Tempo, Jumat, 2 Agustus 2013.
KPU Pusat memutuskan untuk memulihkan hak pencalonan Khofifah-Herman di pemilihan Gubernur Jawa Timur menyusul putusan DKPP. KPU Pusat juga ditugaskan sementara mengambil alih KPU Jawa Timur. KPU Pusat akan bertemu anggota KPU Kabupaten dan Kota untuk konsolidasi. Ferry belum mengetahui sampai kapan KPU Pusat mengambil alih tugas KPU Provinsi Jawa Timur. "Dalam tempo sesingkat-singkatnya," katanya.
Selain itu, KPU Pusat juga akan menangani persoalan surat suara, memastikan dalam surat yang baru pasangan Khofifah-Herman sudah tercantum. Ferry mengatakan, ia belum mengetahui progres pengadaan surat suara di Jawa Timur, apakah sudah sampai tahap penetapan pemenang tender atau belum. "Itu yang akan kami cari tahu," ujarnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, mengatakan lembaganya akan memantau kerja KPU Pusat di Jawa Timur. Badan Pengawas berkewajiban memastikan KPU Pusat menjalankan perintah DKPP. "Segera setelah perintah DKPP dilaksanakan, tugas mereka selesai," kata Muhammad. Dua anggota KPU Pusat yang tak ikut ke Surabaya adalah Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman. Hadar tengah dinas ke Jepang, sementara Arief sedang cuti untuk umrah.
ANANDA BADUDU
Berita terkait
Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang
13 jam lalu
Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.
Baca Selengkapnya5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
2 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaKader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
2 hari lalu
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
2 hari lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca SelengkapnyaDede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024
2 hari lalu
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaCaleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten
3 hari lalu
PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024
3 hari lalu
KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaProfil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi
3 hari lalu
Simak profil Juri Ardiantoro di sini.
Baca SelengkapnyaKPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024
3 hari lalu
Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.
Baca SelengkapnyaKPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri
3 hari lalu
KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.
Baca Selengkapnya